Adapun permasalahan dari kasus melibatkan perusahaan milik negara (BUMN).
Oleh sebab itu, Taruna Aji menilai bahwa permasalahan tersebut akan menjadi pekerjaan bersama yang harus diperbaiki.
“Semua pihak jangan ada arogansi, di instansi yang lain, memiliki kebersamaan untuk bangsa, itu aja kuncinya,” kata Taruna Aji.
“Kalau masih ada rasa modus-modus apapun sistem, tidak akan berjalan, pasti itu. Karena carut marutnya ini sesungguhnya masalah non teknis,” tambahnya.
Sedangkan Jeffisa Putra Amrullah mengatakan dibutuhkan pengawasan dari negara dan perlu adanya grand design mining. Kultur masyarakat juga perlu diperhatikan, karena kemiskinan itu juga besar.
“Negara harus hadir di masyarakat bawah. Terkait kasus dokumen terbang, PT KKP harus bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Yang paling bertanggung jawab bukan ESDM tapi PT KKP,” tegasnya. (MEM)
