“Ini tentu membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif,” kata Arif.
Tak ketinggalan, kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dimana akan ditetapkan wilayah dan jenis sektornya. “Ini perlu dirumuskan bersama,” kata Arif.
Ia menyatakan redesain PLUT KUKM juga akan tetap dilanjutkan pada 2023. Hal lain di luar kegiatan prioritas di 2022, Arif menyebutkan ada juga kegiatan lain yang akan dilakukan pada 2023. Diantaranya, peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.
“Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30 persen,” kata Arif.
Begitu juga dengan peningkatan kemitraan strategis, baik dengan BUMN, BUMD, dan swasta, akan dilanjutkan pada 2023.
“Arahnya adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM,” ucap Arif.
