Aulanews.id, Atlanta — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai Presiden ‘South-East Asia Parliamentarians against Corruption’ (SEAPAC), mendorong ASEAN untuk lebih tegas dalam membangun komitmen politik terkait anti-korupsi.
Berbicara sebagai salah satu panelis di the 10th Forum of Parliamentarians sebagai even khusus di the 10th Conference of the State Parties to UNCAC, Atlanta, USA, 11-15 December 2023, ia menyoroti mengenai ASEAN yang hanya memiliki sedikit referensi kebijakan regional terkait anti-korupsi. Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN telah memasukkan isu antikorupsi sebagai salah satu elemen, namun, pernyataan tindaklanjut maupun kebijakannya relatif sedikit.
“Kebijakan antikorupsi ditemukan malah di ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. Oleh karenanya, kebijakan ASEAN Pasca-2025 harus lebih tegas dalam isu antikorupsi. Termasuk dalam menciptakan arena setara bagi parlemen dan eksekutif di ASEAN,” tegasnya saat di dalam forum, seperti keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria, Kamis (14/12/2023).
Presiden SEAPAC menegaskan keterlibatan Parlemen dalam mendukung pelaksanaan efektif dari beragam aturan UN Convention against Corruption (UNCAC) adalah sangat penting. Parlemen tidak hanya berfungsi untuk meratifikasi UNCAC tetapi juga untuk mempersiapkan beragam legislasi terkait UNCAC, pengawasan regular terkait pelaksanaan UNCAC untuk dapat mengetahui kekurangan dari kebijakan anti-korupsi, hingga mendukung ketersediaan anggaran untuk melaksanakan berbagai program anti-korupsi.
“Kerja Parlemen tidak hanya berhenti di ratifikasi UNCAC, justru baru dimulai setelah itu,” terangnya.
