Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan resolusi yang dipimpin AS itu “sangat dipolitisasi” dan memberi lampu hijau efektif bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di Rafah, sebuah kota di ujung selatan Jalur Gaza di mana lebih dari setengah dari 2,3 juta penduduk enklaf itu tinggal di tenda darurat.
“Ini akan membebaskan tangan Israel dan mengakibatkan seluruh Gaza dan seluruh penduduknya harus menghadapi kehancuran, kerusakan, atau pengusiran,” kata Nebenzia dalam pertemuan tersebut.
Ia mengatakan sejumlah anggota tidak tetap Dewan Keamanan telah menyusun resolusi alternatif dan mengatakan tidak ada alasan bagi anggota untuk tidak mendukungnya.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, mengkritik rancangan undang-undang yang diajukan AS karena tidak secara jelas menyatakan penolakannya terhadap rencana operasi militer Israel di Rafah, yang menurutnya dapat menimbulkan konsekuensi yang parah. Dia mengatakan Beijing juga mendukung alternatif tersebut.
Namun Thomas-Greenfield mengatakan langkah tersebut gagal.
“Dalam bentuknya yang sekarang, teks tersebut gagal mendukung diplomasi sensitif di wilayah tersebut. Bahkan lebih buruk… itu sebenarnya bisa memberikan alasan kepada Hamas untuk mundur dari kesepakatan yang ada,” katanya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat bahwa negaranya akan bekerja sama dengan Yordania dan Uni Emirat Arab untuk membujuk Rusia dan Tiongkok agar mendukung resolusi alternatif lain di PBB untuk gencatan senjata di Gaza.
