Sepuluh anggota memilih rancangan undang-undang Amerika Serikat, sementara Uni Emirat Arab, Brazil, Mozambik abstain memilih untuk menolak rancangan tersebut.
“Rancangan tersebut tidak mencerminkan seruan terkuat di dunia untuk melakukan gencatan senjata, mengakhiri pertempuran, dan tidak membantu menyelesaikan masalah tersebut,” kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun kepada dewan setelah pemungutan suara.
“Pada saat ini, gencatan senjata bukan sekedar istilah diplomatik. Ini berarti nyawa dan kematian banyak warga sipil.” Ucap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.
Setelah kebuntuan Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang akan melakukan pemungutan suara pada hari Jumat mengenai rancangan resolusi yang diajukan oleh negara-negara Arab yang menyerukan gencatan senjata. Tidak ada negara yang mempunyai hak veto di Majelis Umum. Resolusi tidak mengikat, namun mempunyai bobot politik.
Israel telah berjanji untuk memusnahkan Hamas, yang menguasai Gaza, sebagai pembalasan atas serangan Sabtu (7/10/2023) yang menewaskan 1.400 orang. Israel telah menyerang Gaza dari udara, mengepung daerah kantong berpenduduk 2,3 juta orang dan sedang mempersiapkan invasi darat. Pihak berwenang Palestina mengatakan lebih dari 6.500 orang telah terbunuh.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi yang mewakili otorisasi Dewan Keamanan atas serangan darat di Gaza oleh Israel “sementara ribuan anak-anak Palestina akan terus mati.”
Setelah veto ganda, Dewan Keamanan kemudian memberikan suara pada naskah rancangan Rusia yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan penarikan perintah Israel bagi warga sipil di Gaza untuk pindah ke selatan sebelum serangan darat.
