<strong>Aulanews.id </strong>- Ratusan santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Probolinggo menggelar orasi di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo di jalan Panglima Sudirman . Ratusan santri ini membentangkan poster yang bertuliskan aliansi santri probolinggo mendukung KPK membongkar dan menuntaskan dugaan korupsi di kabupaten probolinggo. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di jalur pantura tepatnya di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD , sempat mengalami kemacetan. Terdapat sejumlah tokoh pesantren yang bergabung dengan para santri saat melakukan orasi di depan kantor DPRD seperti, Gus Zakiyal Fuad, Gus Deni Ilhami, Gus Ubaidillah, Gus Fatih,GusSajad, Gus Fathor Rozi, Lora Sholahuddin<b>.</b> Menurut gus Deni Ilhami. aksi tersebut sebagai apresiasi kepada KPK yang telah mengungkap kasus korupsi berjamaah di kabupaten Probolinggo. kausu tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. " ini adalah aksi dukungan santri kepada KPK " tegasnya. <img class="aligncenter wp-image-8522 size-full" src="https://aulanews.id/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-12.39.39.jpeg" alt="" width="1600" height="1066" /> Selain berorasi di luar gedung dewan, para pendemo tersebut juga menemui anggota dewan di dalam gedung DPRD untuk menyerahkan beberapa tuntutan. Tuntutan ini diantaranya<b>, </b>Aliansi Santri Probolinggo bertekad akan terus mengawal dan menyatakan sikap tegas atas penuntasan “dugaan” kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo, Mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar dan mengusut tuntas “dugaan” korupsi lainya, Meminta penegak hukum lainya (Polri dan Kejaksaan) lebih Pro-Aktif dalam membongkar “Dugaan” korupsi di Kabupaten Probolinggo. Memohon “dengan sangat” kepada PCNU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo, PWNU Jawa Timur, serta PBNU untuk memecat secara “Tidak Terhormat” Hasan Aminuddin dari posisi Mustasyar.<!--nextpage--> Menuntut DPRD dan semua anggotanya memberi dukungan terhadap langkah KPK dalam penuntasan “dugaan” korupsi di Kabupaten Probolinggo. (Fix)
