Aulanews.id – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) digelar sejak Jumat sampai Ahad (01-03/12/2023) di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat.
Rekomendasi rakernas antara lain meminta kepada pemerintah menindak tegas terhadap kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mendorong Kementerian Agama mengeluarkan PMA terkait edukasi, pencegahan, penangan secara adil, dan pemulihan pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
Pemerintah harus meninjau ulang tentang kebijakan lingkungan khususnya terkait pengelolaan SDA yang dapat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Mengoptimalkan langkah preventif dan kuratif dalam gerakan melawan penyalahgunaan narkoba.
Optimalisasi pendidikan politik kepada pelajar sebagai pemilih pemula. Pendidikan anti korupsi kepada pelajar secara menyeluruh. Meminta konsistensi pemerintah dalam menjalankan UU Kepemudaan No.40 Tahun 2009. Mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan program literasi digital pelajar.
Mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia atau stakeholder untuk mengoptimalkan regulasi kebijakan yang berkaitan dengan konten tayangan anak dan remaja. Melaksanakan peninjauan kembali terhadap Permendiknas No.39 Tahun 2008 tentang pengembangan kesiswaan. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan (food estate) nasional yang sudah dicanangkan.
Mendorong MPR untuk memberikan wawasan kebangsaan untuk pelajar NU se-Indonesia. Mendesak kepada DPR RI untuk mengadakan edukasi parlemen untuk pelajar NU se-Indonesia.
