Aulanews.id – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Cholil Staquf menegaskan akan bekerja keras tahun ini agar setiap cabang dan wilayah mendapatkan bagian program dari agenda-agenda nasional yang dibangun oleh PBNU, baik yang dikerjasamakan dengan pihak lain maupun yang merupakan agenda yang disusun oleh PBNU sendiri. Untuk itu ia mengimbau kepada PWNU dan PCNU menyiapkan diri menyambut komitmen kepengurusan baru PBNU ini. Menurut Gus Yahya, sudah seharusnya NU melakukan kerja-kerja konkret berbasis kebutuhan masyarakat di level bawah, dan itu mesti digerakkan melalui kepengurusan tingkat cabang. Gus Yahya kerap mengistilahkan khidmah dan implementasi program di NU ini dengan kata “pekerjaan”. “Dengan demikian, Nahdlatul Ulama akan lebih terasa atsar-nya (jejak kiprahnya) bagi bangsa dan negara ini,” kata Gus Yahya pada pertemuan dengan PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Timur, Jumat (4/2/2022) malam, di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Ia berharap tahun ini lebih dari 500 cabang NU mendapatkan program yang nyata sebagaimana yang direncanakan PBNU.
Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori juga menyampaikan hal senada. Baginya, salah satu syarat utama untuk bisa menjalankan program PBNU adalah kesiapan dari sisi sumber daya manusia. Momentum ini, sambung dia, juga bisa sekaligus menjadi agenda pendirian dan pengembangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di setiap kecamatan hingga ranting NU di desa-desa. “Jika ini sukses dilakukan, saya yakin dalam kurun lima tahun yang akan datang, akan berdampak luar biasa,” terangnya. Hari ini, Sabtu (5/2/2022), adalah jadwal PBNU meninjau kampung nelayan calon binaan NU di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Desa ini disebut-sebut sebagai daerah tertinggal yang minim sarana dan prasarana, baik untuk keperluan profesi mereka sebagai nelayan maupun fasilitas umum seperti listrik dan akses jalan yang memadai. “Kami ingin datang dan melihat langsung, sehingga tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di sana,” kata Gus Yahya. Ia menargetkan ada 90 kampung nelayan binaan NU yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia sebagai kelanjutan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain kerja sama dengan KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini, PBNU telah melakukan perencanaan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, dan beberapa pihak swasta yang menawarkan kerja sama program untuk pemberdayaan PCNU. Gus Yahya menekankan agar dalam pelaksanaan semua program atas kerja sama dengan berbagai pihak itu, para pengurus NU dapat melaksanakan secara profesional dan akuntabel. Pihaknya tidak ingin MoU berhenti di sebatas tanda tangan semata, tanpa membuahkan hasil yang nyata bagi masyarakat. Dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 22-24 Desember 2021, NU juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat marjinal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Usaha mikro dan kecil terus difasilitasi agar kapasitas usaha, tenaga kerja/TK, modal, dan teknologi meningkat. NU juga berharap kolaborasi yang intensif antara usaha kecil, menengah, dan besar juga dilakukan agar antarpemain saling menyangga. Pelaku usaha di hulu, tengah, dan hilir ditata secara rapi agar tersusun level persaingan dan kerja sama yang sehat. Pewarta: Mahbib Khoiron Editor: Fathoni Ahmad
