Aulanews.id – H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. (lahir 28 Oktober 1968) adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode kedua yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004–2009 dan 2009–2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014–2019.
Kehidupan Awal
Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah bernama S. Pamudji dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan PRRI/Permesta.
Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa-Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti “Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)”. Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak “selalu berkubang kesialan dan kesusahan” bila memakai nama Sungkowo.
Pendidikan
Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu (periode 1986-1990) Koesnadi Hardjasoemantri.
Karir
Ia lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.