Menko Perekonomian memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (16/04/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai persiapan Indonesia menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Kamis (16/05/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam keterangan pers usai mengikuti ratas, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara aksesi OECD bersamaan dengan Argentina dalam OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Paris, dua pekan lalu tepatnya 2-3 Mei 2024.
“Dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina sampai dengan rapat kemarin itu berproses selama lima tahun, sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama tujuh bulan,” ujar Airlangga.
Airlangga menerangkan, negara aksesi adalah negara yang dalam proses menjadi anggota. Negara-negara yang sama statusnya dengan Indonesia dan Argentina adalah Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Negara-negara tersebut sudah berproses rata-rata lebih dari dua tahun, bahkan Brazil sudah mendekati lima tahun.
“Praktik-praktik yang dilakukan itu beberapa negara yang sudah menjadi anggota dalam aksesi itu, Kosta Rika butuh waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, Cile tiga tahun. Jadi kita harus belajar dari Cile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, Indonesia telah menjadi mitra OECD sejak 2007 dan berpartisipasi dalam program regional Asia Tenggara sejak 2014.
Dalam ratas juga dibahas tentang inisiatif Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang mencakup empat pilar penting. Airlangga mengatakan, Indonesia telah menyelesaikan negosiasi pada pilar kedua yang berkaitan dengan rantai pasokan, dan segera akan menyelesaikan pilar pertama yang berkaitan dengan perdagangan.
“Yang belum selesai adalah terkait dengan labour, environment, digital economy, dan juga trade facilitation dan competition policy. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia,” ungkapnya.
Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya semikonduktor dan mineral kritis dalam konteks global saat ini. Presiden memberikan arahan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendorong beasiswa di bidang microelectronic yang strategis untuk pengembangan industri semikonduktor. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama sumber daya manusia dengan Jerman di bidang tersebut.
“Saya laporkan dalam pertemuan dengan menteri di Jerman, kita mempersiapkan SDM Indonesia untuk dikerjasamakan dengan Jerman, sehingga bisa ikut dalam sekolah chip academy yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor yang sedang mereka buat,” tutur Airlangga.
Keterlibatan dalam OECD diharapkan akan membawa dampak ekonomi positif bagi Indonesia, melalui peningkatan investasi dan adopsi praktik terbaik global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem semikonduktor global. (TGH/UN)
