Aulanews.id – Presiden China Xi Jinping dan Presiden Taiwan Tsai Ingwen menyampaikan pidato selama akhir pekan. Keduanya memperjuangkan kedaulatan atas wilayah masing-masing di tengah ketegangan yang meningkat.
Serangan timbal balik ini dimulai ketika Xi memberikan pidato pada hari Sabtu, 9 Oktober. Dalam pidatonya, Xi mengatakan dia akan mencoba untuk menyatukan kembali Taiwan dengan China, sebuah konsep yang dikenal sebagai “prinsip satu-China.”
“Separatisme untuk kemerdekaan Taiwan adalah tantangan terbesar untuk reunifikasi dan ancaman tersembunyi terbesar bagi pemulihan nasional,” kata Xi.
Xi kemudian menyatakan bahwa reunifikasi ini dilakukan untuk kepentingan rakyat Taiwan. Namun, Xi menekankan bahwa China akan melindungi kedaulatan dan persatuannya.
“Tidak seorang pun boleh meremehkan tekad yang kuat, kemauan yang kuat dan kemampuan besar rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka,” kata Xi.
Sehari kemudian, pada Minggu (10 Oktober), Tsai menanggapi pernyataan Xi dengan pidato pada hari libur nasional
Taiwan. Tsai telah menjelaskan sekali lagi bahwa dia selalu ingin meredakan ketegangan di penyeberangan Selat.
Dia juga menekankan bahwa Taiwan tidak akan “bertindak gegabah.” Namun, Tsai menekankan bahwa sikapnya tidak berarti bahwa rakyat Taiwan akan tunduk di bawah tekanan.
“Kami akan terus meningkatkan pertahanan nasional kami dan menunjukkan tekad kami untuk melindungi diri kami sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat memaksa Taiwan untuk mengikuti jalan yang telah ditetapkan China untuk kami,” kata Tsai.
Kemudian dia berkata: “Itu karena jalan yang disediakan oleh China tidak memberikan cara hidup yang bebas dan demokratis bagi Taiwan, juga tidak memberikan kedaulatan bagi 23 juta rakyat kita.”
Beberapa jam kemudian, Xi segera mengeluarkan pernyataan melalui Perwakilan Urusan Taiwan China, mengecam keras pidato Tsai.
“Pidato tersebut menganjurkan kemerdekaan, memprovokasi konfrontasi dan menghilangkan fakta sejarah dan bias,” kata kantor itu dalam sebuah pernyataan.
Mereka juga menyatakan bahwa “penyatuan kembali” harus dilakukan dan pintu diskusi akan tertutup jika Taiwan tetap merdeka.
“Provokasi kemerdekaan oleh otoritas Partai Progresif Demokratik adalah sumber ketegangan dan kebingungan dalam hubungan lintas selat dan tantangan utama bagi perdamaian dan stabilitas di sekitar Selat Taiwan,” kata rilis tersebut.
