Namun secara intelijen, lanjut Syekhi, partai lokal harusnya menyampaikan secara terbuka dan transparan kepada bangsa Aceh, sehingga bangsa (warga) Aceh bisa mengambil sikap untuk membangun Aceh. Jangan sampai dari semua pihak ini tidak bisa maju untuk tampil atau mengisi posisi Gubernur dan Bupati, sementara yang ditampilkan adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Ini diakibatkan tidak ada transparansi karena di satu sisi MoU Helsinki ini bisa menuntut kembali merdeka, bendera bintang bulan bisa berkibar, dan sebagainya.
Padahal perihal bendera bintang bulan sudah diatur dalam Kepres ditahun 2006, dimana bendera itu sudah tidak bisa diperjuangkan kembali (dilarang). Menanggapi hal ini, semestinya para elit baik yang berada didalam maupun di luar GAM ini mempertanyakannya ketika tidak setuju.
“Tapi dari tahun 2006 ke tahun 2022 sudah jauh berjalan, artinya MoU Helsinki ini memang digunakan secara politik oleh para petinggi GAM, tetapi sampaikanlah bagaimana persoalan MoU yang sesungguhnya terjadi di Aceh. Sebab MoU Helsinki ini sudah jelas memasukkan Aceh sebagai bagian dari NKRI bukan lagi Aceh yang merdeka,”ungkap Syekhi.
Jabatan Gubernur yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan Indonesia (pemerintah pusat), sementara yang sudah masuk kedalam jabatan gubernur adalah petinggi GAM, dan mantan panglima GAM yang sudah mengambil jabatan dalam partai politik, artinya secara ideologi sudah masuk ke dalam NKRI, yang berarti merupakan kepanjangan tangan dari NKRI.
Tetapi ia mempertanyakan mengapa mereka seakan-akan berupaya menuntut keberadaan bendera (bintang bulan) yang sebenarnya sejak tahun 2006 sudah tidak boleh dikibarkan. Namun lambang dan simbol itu sudah diatur dalam poin-poin MoU Helsinki.
