Aulanews.id – Rapat penetapan anggaran pertahanan tahun anggaran 2022 di Komisi I DPR diwarnai interupsi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak hadir dalam rapat tersebut.
Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin awalnya menyoroti surat dari Panglima TNI yang mengutus Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Letjen Joni Supriyanto. Menurutnya, rapat kali ini diadakan untuk menetapkan anggaran pertahanan, namun Panglima asal menunjuk penggantinya untuk mewakili hadir di Komisi I.
“Dengan segala hormat, sebetulnya surat Panglima ini perlu dikoreksi untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah, artinya ini kepentingan negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja,” kata Hasanuddin dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9).
Menurutnya, rapat kali ini wajib dihadiri langsung oleh Panglima Hadi Tjahjanto. Sebab, kata dia, dalam rapat ini akan dibuat draf anggaran untuk dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) dan hari terakhir untuk membuat kesimpulan mengenai anggaran pertahanan.
Senada dengan Hasanuddin, anggota Komisi I Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menilai rapat pengambilan keputusan masalah anggaran pertahanan yang tidak dihadiri oleh Menhan dan Panglima baru pertama kali terjadi.
“Saya melihat bahwa ini preseden yang pertama terjadi, sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Syarief.
