Aulanews.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyiapkan sejumlah strategi dalam menyambut bonus demografi. Salah satunya soal pengelolaan subsidi energi dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal demikian dilakukan untuk membawa Indonesia Emas 2045 yang maju dan makmur.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Prabowo, menyebut Indonesia tinggal mempunyai waktu 13 tahun tersisa untuk menikmati bonus demografi. Kalau bonus tersebut tidak bisa dimanfaatkan, maka Indonesia akan berpotensi menjadi negara berpenduduk tua dengan pendapatan menengah.
Karena itu, Drajad mengatakan Prabowo-Gibran ingin melakukan gerak cepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Dengan demikian, kata dia, maka visi-misi Indonesia Maju 2045 akan bisa terlaksana. “Ini harus kita percepat,” kata Drajad dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia, dikutip pada Kamis (16/11/2023).
Drajad mengatakan tantangan lainnya yang dianggap Prabowo penting adalah perubahan iklim. Dia menolak tudingan dari aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa capres-cawapres minim gagasan tentang kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
Menurut dia, Prabowo justru menilai perubahan iklim merupakan tantangan strategis yang paling utama. “Perubahan iklim menjadi tantangan strategis yang ditaruh paling depan oleh Pak Prabowo,” katanya.
“Selain meningkatkan pendapatan negara, kita juga akan mencegah kebocoran APBN. Jangan hanya meningkatkan saja tapi yang bocor kita biarkan,” kata Wakil TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno di acara yang sama.
Eddy menegaskan yang dia maksud dengan kebocoran APBN itu adalah anggaran negara yang terlalu banyak dipakai untuk mengimpor bahan bakar minyak. Disebutkan, upaya mencegah kebocoran anggaran itu salah satunya akan mengurangi impor energi dan pangan dengan mencari sumber-sumber energi di dalam negeri dan mengembangkan energi baru terbarukan.
Ia mengatakan kebocoran APBN juga akan diatasi dengan mencegah subsidi salah sasaran. Dia menilai selama ini pemberian bantuan sosial, bantuan langsung tunai, subsidi BBM, LPG dan solar masih banyak yang salah sasaran.
“Subsidi BBM, LPG, solar dan listrik per-tahunnya di 2024 yang akan datang mencapai Rp 350 triliun. Penikmat dari subsidi tersebut 80% adalah orang yang tidak berhak menerimanya,” katanya.(Hb)
