Aulanews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat suara perihal konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta pemerintah mengoptimalkan dialog dalam menangani konflik. Menurutnya, harus ada solusi yang disampaikan pemerintah kepada warga.
Beliau juga meminta proyek ini dihentikan sementara lantaran telah memicu konflik lahan dan bentrok antara warga dengan aparat berseragam.
“Kita sudah mengeluarkan statement agar dihentikan sementara untuk ditinjau ulang, kedepankan musyawarah dan negosiasi,” kata Gus Fahrur, Kamis (14/9/2023).
Dia juga meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengukuran lahan. Ia mengimbau pemerintah memaksimalkan upaya dialog dan musyawarah bersama masyarakat.
Gus Fahrur meminta pemerintah mengevaluasi kembali pelaksanaan PSN di Pulau Rempang agar benar-benar memberikan kemakmuran rakyat secara luas.
“Tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal,” kata dia.
Tak hanya itu, Gus Fahrur meminta pemerintah memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari bentrokan di sekitar kawasan Pulau Rempang. Pemerintah, kata dia, juga harus mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat ketika melakukan pengukuran lahan.
“Aparat keamanan harus menghormati hak asasi warga negara atas tanahnya, terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila,” ucap dia.
Terpisah, Ketua PBNU Mohammad Mukri mengimbau pemerintah berhati-hati menyikapi persoalan di Rempang. Ia menekankan prinsip keadilan dan aspirasi dari masyarakat harus diperhatikan saat menyikapi persoalan tersebut.
