Aulanews.id – Pemerintah Arab Saudi dinilai perlu mendengar masukan dari berbagai negara pengirim jamaah terkait pentingnya peningkatan kualitas layanan haji. Pemerintah Arab Saudi juga diharapkan dapat melibatkan negara-negara pengirim jamaah haji dalam proses perbaikan layanan tersebut.
Hal ini menjadi salah satu poin yang dibahas bersama dalam pertemuan antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan Misi Haji dari Libya di Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI, Jeddah, Sabtu (8/7/2023).
“Indonesia dan Libya mempunyai perspektif yang sama tentang perlu adanya upaya perbaikan layanan yang dilakukan oleh Arab Saudi,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.
“Kami juga sepakat bahwa Saudi perlu menerima masukan dan melibatkan negara-negara pengirim jamaah dalam proses peningkatan kualitas layanan haji,” sambungnya.
Delegasi Misi Haji Libya dipimpin Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah ( الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ) Ali M.A Hammuda. Hadir mendampingi, Konsul Jenderal Libya di Jeddah Abdur Razaq Ibrahim, Kepala Biro Media Hatim Al-Laafy, Kepala Biro Pembinaan Muhammad as-Sakit, dan Kepala Biro Pelayanan Abdullah al-‘Uqaily.
Kehadiran mereka disambut oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Prof Hilman Latief. Ikut hadir, Ketua PPIH Arab Saudi 1444 H/2023 yang juga Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Libya Ali M.A Hammuda mengatakan, pihaknya sengaja berkunjung ke KUH KJRI Jeddah untuk bertemu PPIH Arab Saudi dalam rangka belajar dan bertukar pikiran dengan misi haji Indonesia. Menurutnya, jumlah jemaah haji Libya sebanyak 7.800 orang dengan biaya $6.800 (sekitar 102 juta dengan kurs dollar sebesar Rp15.000).
