Para pengamat percaya bahwa opini publik tidak terlalu berarti bagi para pemimpin seperti Putin dan Xi, yang telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan yang hampir absolut dengan menindak perbedaan pendapat, mengendalikan arus informasi, dan menekan potensi ancaman.
Bagi Putin, ikatan historis Ukraina dengan Rusia berakar kuat pada sejarah bersama, pertukaran budaya, dan aliansi politik selama berabad-abad – cukup untuk membenarkan masuknya Ukraina ke dalam lingkup pengaruh Rusia. Ukraina, meskipun pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang mencakup masa kemerdekaan dan pemerintahan asing.
Demikian pula, Xi telah mengaitkan “reunifikasi” dengan Taiwan ke dalam strateginya untuk “peremajaan nasional” China.
Taiwan, yang telah dihuni oleh penduduk asli selama ribuan tahun, dianeksasi pada tahun 1683 oleh Dinasti Qing, yang memerintah pulau itu selama lebih dari 200 tahun – tanpa mengendalikannya sepenuhnya – sebelum menyerahkannya kepada kekaisaran Jepang pada tahun 1895.
Pulau ini tetap menjadi koloni Jepang selama setengah abad hingga akhir Perang Dunia II, ketika berada di bawah kendali pemerintahan Nasionalis yang berkuasa di China.
Pada tahun 1949, setelah kekalahan mereka dari Komunis dalam perang saudara berdarah China, Jenderal Chiang Kai-shek dan pasukan Nasionalisnya melarikan diri ke Taiwan, memindahkan pusat pemerintahan Republik China ke pulau tersebut.
Xi telah menonjolkan hubungan historis Taiwan dengan daratan dan memperkuat retorika Partai Komunis yang sudah lama ada mengenai pengambilan kendali pulau tersebut.
“Kami akan terus mengupayakan reunifikasi secara damai dengan ketulusan dan upaya maksimal, tetapi kami tidak akan pernah berjanji untuk menarik diri dari penggunaan kekuatan dan kami mempunyai pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan – hal ini hanya ditujukan pada campur tangan kekuatan luar dan beberapa separatis yang menginginkan kemerdekaan Taiwan,” kata Xi dalam pidatonya pada tahun 2022 di sebuah pertemuan partai besar.
