Aulanews.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian antara Israel-Palestina. Namun, konflik antara kedua negara tersebut masih saja berlanjut hingga sekarang.
Baru-baru ini, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tom Wennesland mengatakan bahwa permukiman ilegal Israel menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hal itu disampaikan Wennesland kepada kepada Dewan Keamanan PBB, Senin (21/8/2023).
Wennesland mengungkapkan, Israel telah melakukan penghancuran dan penyitaan tanpa henti atas properti milik warga Palestina.
“Otoritas pendudukan Israel menyita, menghancurkan, atau mendorong pemilik untuk menghancurkan 58 fasilitas Palestina di Area C Tepi Barat dan enam fasilitas di Yerusalem Timur, membuat 28 warga Palestina kehilangan tempat tinggal, termasuk 14 anak-anak,” ucapnya, dikutip laman Middle East Monitor.
Dia pun menyoroti tindakan Israel menghancurkan sekolah dasar Palestina hanya beberapa hari menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, Wennesland turut menyuarakan keprihatinan atas berlanjutnya aksi kekerasan pasukan Israel, termasuk oleh para pemukim di desa-desa Palestina.
Menurut Wennesland, sepanjang tahun ini, lebih dari 200 warga Palestina telah tewas di tangan pasukan Israel. Angka itu merupakan angka tertinggi sejak 2005.
“Anggota Dewan (Keamanan) hari ini jelas bahwa kekerasan harus dihentikan. Saya mendesak para pemimpin untuk bertindak sekarang guna menenangkan situasi. Spiral kekerasan ini tidak mengarah ke mana pun, selain pertumpahan darah,” tulis Wennesland di akun X (Twitter)-nya.
Kendati demikian, dia pun tetap menekankan perlunya menghidupkan cakrawala politik untuk proses perdamaian Israel-Palestina.
“Meskipun kita harus segera fokus pada penanganan isu-isu paling kritis dan meredakan situasi di lapangan, kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk memulihkan cakrawala politik,” ucapnya.
Gelontorkan dana
Organisasi pemantau aktivitas permukiman Israel, Peace Now, mengungkapkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 700 juta shekel atau setara Rp2,8 triliun untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Hal itu diungkap Peace Now dalam laporan terbarunya bertajuk “Funding Annexation: Additional 700 Million NIS Earmarked for Settlements in 2023-2024” yang dirilis Jumat (18/8/2023).
