Dikotomi antara Sekolah Negeri dan Swasta begitu juga dengan siswanya, seharusnya sudah tidak ada, karena Kwalitas SMA/SMK/MA Swasta di Sidoarjo bisa dibilang sangat produktif dan unggulan tidak kalah dengan SMA/SMK/MA Negeri, terbutik dari banyaknya SMA Swasta menjadi SMA Penggerak dan SMK Swasta yang mendapatkan CEO dan Pusat Keunggulan (PK) dari Pemerintah Pusat, bahkan Dirjen Vokasi Kementrian Pendidkan dan Ristek Wikan Sakarinto memberikan penghargaan kepada beberapa SMK Swasta dan menyempatkan mengunjungi SMK Swasta tersebut, belum lagi SMK Swasta di Sidoarjo juga menyabet 2 penghargaan dari 6 penghargaan yang disiapkan oleh Kemendikbudristek.
Pemberlakuan aturan yang setara antara SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta khususnya terhadap perpanjangan ijin operasional sekolah (jika SMA/SMK/MA Negeri tidak perlu melakukan perpanjangan operasional, maka SMA/SMK/MA Swasta pun diberlakukan aturan yang sama. Setidaknya: Menyederhanakan baik proses maupun persyaratan perpanjangan ijin operasional dan atau penambahan program keahlian baru yang dirasa sangat memberatkan sekolah (SMK) swasta.
Salah satu bentuk hadirnya Negara dalam pendidikan bukan hanya dengan mendirikan SMA/SMK/MA Negeri akan tetapi memberikan bantuan berupa support kepada SMA/SMK/MA Swasta selain BPOPP untuk SMA/SMK/MA Swasta supaya dipertahankan ataupun ditambah sebagai bentuk sumbangsih Negara dalan pendidikan perlu juga meningkatkan anggaran hibah daerah berbentuk swakelolah untuk bantuan Sarpras SMK Swasta (SMK/Pendidikan Vokasi mempunyai persoalan yang lebih kompleks karena penjurusannya banyak dan ilmu yang diajarkan berupa ilmu terapan), baik RKB, RPS, HEHAB, PERPUS, TEKNOPARCK, TEFA, ALAT PRAKTEK SISWA, REVITALISASI, SEKOLAH RUJUKAN, BKK, LSP, ISO, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peningkatan kwalitas lulusan SMK di Jawa Timur.
Disisi lain didaerah Jawa Timur “pinggiran” yang belum tersentuh pemerintah masalah pendidikan seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah dalam mengembangkan dan mendirikan lembaga pendidikan di sana, agar pemerataan pendidikan di Provinsi Jawa Timur bisa merata, kita tahu daerah seperti Pulau Ra’as, Sapeken dll. di sana perlu akan sentuhan pemerintah secara langsung berupa pendirian Sekolah Negeri, sehingga SDM di Jawa Timur nantinya bisa merata masalah kesenjangan pendidikan.
Kalaupun di Sidoarjo ingin didirikan Lembaga Pendidikan maka yang dibutukhan bukanlah SMA/SMK/MA Negeri melainkan Perguruan Tinggi berbasis Vokasi, baik berupa Politeknik ataupun Institute Teknik, yang mana di Sidoarjo belum terjamah sama sekali masalah pendidikan tinggi itu, perlu diketahui bahwa peluang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian lulusan SMK itu relatif sangat kecil, antara 5 sampai 10%, selebihnya hanya memerlukan Based Competency ynng meliputi sikap kerja, etos kerja, cara kerja yang benar, menggunakan alat yang benar, serta hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesematan kerja, bisa diartikan perlu adanya pendidikan lanjut setelah SMK untuk bisa mengangkat SDM di Sidoarjo yang berkualitas lagi bukan hanya sebagai buruh melainkan sebagai Teknokrat yang handal dalam bidangnya untuk Sidoarjo dan Jawa Timur lebih Maju kedepannya.
