Para ahli – yang bukan staf PBB dan tidak menerima gaji atas pekerjaan mereka – juga menyatakan pentingnya pencegahan.
Pencegahan memerlukan tindakan di dua bidang: mengendalikan bahan kimia yang menimbulkan kekhawatiran dalam plastik dan memastikan desain produk memungkinkan daur ulang yang aman. Langkah-langkah ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang tidak memiliki skala ekonomi dan bergantung pada impor. Para ahli mencatat bahwa pendekatan ini akan “memungkinkan transisi menuju ekonomi sirkular yang aman secara kimia”.
Produsen harus membayarUntuk mendukung upaya ini, para ahli menyerukan adanya dana global wajib dengan kontribusi produsen.
“Akuntabilitas berarti produsen plastik harus memberikan kontribusi pada dana global,” para ahli menekankan.
Hal ini akan menerapkan prinsip pencemar-membayar dan mendukung negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kepulauan kecil, dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan membersihkan polusi yang ada, termasuk pusaran plastik laut.
‘Transisi yang adil’Pendekatan berbasis hak asasi manusia juga menuntut akses terhadap solusi, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak polusi plastik secara tidak proporsional. Para ahli sebelumnya menyerukan transisi yang adil untuk melindungi masyarakat rentan, termasuk pemulung yang mengumpulkan sekitar 60 persen plastik daur ulang secara global.
“Transisi yang adil dan tidak meninggalkan siapa pun sangatlah penting untuk mengatasi situasi banyak individu dan kelompok yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan di bidang plastik,” para ahli menekankan.
Melihat ke depan“Komunitas internasional harus bersatu untuk mengakhiri polusi plastik,” kata para ahli. Ke depan, para ahli menyerukan untuk menghadapi “eksternalitas negatif yang disebabkan oleh bahan bakar fosil dan industri petrokimia” sambil memastikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan.
