“Akuntabilitas berarti produsen plastik harus memberikan kontribusi pada dana global,” para ahli menekankan.
Hal ini akan menerapkan prinsip pencemar-membayar dan mendukung negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kepulauan kecil, dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan membersihkan polusi yang ada, termasuk pusaran plastik laut.
‘Transisi yang adil’Pendekatan berbasis hak asasi manusia juga menuntut akses terhadap solusi, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak polusi plastik secara tidak proporsional. Para ahli sebelumnya menyerukan transisi yang adil untuk melindungi masyarakat rentan, termasuk pemulung yang mengumpulkan sekitar 60 persen plastik daur ulang secara global.
“Transisi yang adil dan tidak meninggalkan siapa pun sangatlah penting untuk mengatasi situasi banyak individu dan kelompok yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan di bidang plastik,” para ahli menekankan.
Melihat ke depan“Komunitas internasional harus bersatu untuk mengakhiri polusi plastik,” kata para ahli. Ke depan, para ahli menyerukan untuk menghadapi “eksternalitas negatif yang disebabkan oleh bahan bakar fosil dan industri petrokimia” sambil memastikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan.
Kesimpulan mereka memberikan mandat yang jelas: “Transisi yang sah dan adil untuk mengakhiri polusi plastik memerlukan penempatan hak asasi manusia sebagai inti instrumen yang mengikat secara hukum dalam negosiasi”.
