Selain itu, juga terjadi kekerasan berbasis gender, terhadap jurnalis perempuan. Ini yang mengakibatkan nilai indikator “Kebebasan Wartawan dari Kekerasan” masih rendah, 73,56, paling kecil dalam lingkungan Fisik Politik.
Sedangkan beberapa indikator lain yang nilainya masih rendah dalam lingkungan Fisik Politik di Jatim, yaitu indikator “Akurasi dan Berimbang” (74,78), “Kebebasan dari Intervensi” (74,81), dan “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan” (75,97).
“Akurasi dan keberimbangan berita sangat penting diperhatikan, lebih lebih dalam konteks penyeenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang,” katanya.
Penilaian IKP terdiri atas tiga variabel, yaitu lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum. Ketiga variabel itu meliputi 20 indikator dan 75 subindikator. Survei IKP menggunakan metode campuran, kuantitatif dan kualitatif, berbasis data primer yaitu hasil penilaian ahli, dan analisis data sekunder serta temuan-temuan dalam forum diskusi kelompok terfokus (FGD).
Jumlah responden (informan ahli) di setiap provinsi 12 orang yang merupakan representasi dari berbagai unsur. Sedangkan responden di tingkat nasional disebut dengan national assessment council (NAC) berjumlah 10 orang terdiri dari para pakar pers yang diminta memberi penilaian dalam perspektif nasional.
“Sehingga secara total jumlah responden di seluruh Indonesia (34 provinsi) 408 orang ditambah 10 orang di tingkat nasional (NAC),” ujar Sapto.(MG01)
