Aulanews.id – Saat bulan Ramadlan, antusias umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah demikian tinggi. Hal tersebut karena ada jaminan bahwa pahala mereka yang melakukan ibadah umrah sama seperti ibadah haji. Karenanya, pemerintah wajib menjamin bahwa layanan selama Ramadlan bisa benar-benar sesuai harapan dan menghindari keluhan peserta ibadah umrah.
Harapan ini disampaikan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj. Dirinya meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan umrah selama bulan Ramadlan. Ia melihat bahwa menjelang bulan suci Ramadlan tampak terjadi peningkatan jamaah umrah.
“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) selaku leading sector, perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan umrah,” kata Mustolih Siradj dalam keterangannya kepada NU Online, Senin (20/03/2023).
Berdasarkan informasi dari Pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta Jakarta, kata Mustolih, tercatat adanya peningkatan data perlintasan hingga 15 persen dibandingkan bulan-bulan biasa. “Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan akhir Ramadlan hingga awal bulan Syawal (setelah Idul Fitri) yang bisa sampai 25 persen. Sampai dengan saat ini, data jamaah umrah sudah mencapai kurang lebih 800 ribu orang,” jabarnya.
Oleh sebab itu, Mustolih menilai dengan lonjakan umrah yang relatif tinggi pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah, utamanya kepada travel yang telah mengantongi izin resmi sebagai penyelenggara umrah atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) memastikan PPIU berkomitmen memberikan layanan dengan baik. “Sebab, umrah murni diselenggarakan oleh pihak swasta yang langsung berhubungan dengan dan jamaah selaku konsumen (buissnes to customer). Negara harus hadir untuk memastikan hak-hak jamaah dilaksanakan PPIU sehingga umrah berjalan dengan baik,” paparnya.
