Para pejabat keamanan Filipina telah menuduh penjaga pantai China dan kapal-kapal militan yang diduga menghalangi kapal-kapal Filipina serta menggunakan semprotan air dan laser berkekuatan militer yang menyebabkan sementara buta beberapa awak kapal Filipina dalam serangkaian hostilitas di laut pada tahun lalu.
Para pemimpin sepakat dalam KTT ASEAN di Indonesia pada September tahun lalu untuk mempercepat proses negosiasi dengan tujuan menyelesaikan sebuah kode dalam waktu tiga tahun. KTT tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, Perdana Menteri China Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
ASEAN berharap kode tersebut akan mencerminkan norma-norma, prinsip-prinsip, dan aturan internasional, merujuk pada hukum internasional, dan bertujuan untuk mencapai “Laut China Selatan yang stabil, aman, dan damai,” menurut dokumen yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengatakan bahwa status hukum perselisihan itu telah jelas setelah kemenangan Filipina atas China dalam sebuah putusan arbitrase tahun 2016 di Den Haag, Belanda, yang membatalkan klaim wilayah China yang luas di Laut China Selatan. China tidak menerima putusan itu.
“Sayangnya, meskipun kejelasan yang diberikan oleh hukum internasional, tindakan-tindakan provokatif, sepihak, dan ilegal terus melanggar kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi kami,” kata Marcos pada hari Senin.
Australia dan Filipina telah mendorong tetangga-tetangga regional untuk bersatu lebih kuat dalam menegakkan supremasi hukum di Laut China Selatan, di mana China telah membangun benteng-benteng di beberapa pulau buatan untuk memperkuat klaimnya.
