Lebih dari 2.000 anak pengungsi dan migran masih dikecualikan dari sistem sekolah. PBB telah melakukan upaya untuk memberikan mereka kesempatan belajar alternatif, atau menempatkan mereka di sekolah swasta namun telah menyatakan preferensi untuk penerimaan yang lebih luas ke sistem sekolah negeri.
Sebuah komite yang terdiri dari badan-badan PBB dan mitranya, Kelompok Kerja Pendidikan (Education Working Group/EWG), bekerja sama dengan Pemerintah Trinidad dan Tobago untuk lebih memahami pelatihan dan dukungan logistik yang diperlukan untuk mengakomodasi lebih banyak anak-anak pengungsi dan migran yang bersekolah di sekolah-sekolah lokal.
Harapannya, semakin banyak lagi siswa seperti Astrid yang bisa masuk ke kelas nasional untuk memulai tahun ajaran 2025-2026.
