Aulanews.id – Debat pemilu presiden perdana yang rencananya digelar hari ini (12/12) mengundang respons banyak pihak. Salah satunya adalah pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo yang menilai bahwa debat perdana pemilu presiden akan menjadi momentum untuk meyakinkan pemilih. Dalam debat perdana ini komitmen paslon dalam pemberantasan korupsi akan diuji.
Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat perdana dengan tema Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Menurut Suko, tiga pasang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden memiliki keunggulan masing-masing. “Capres 1 (Anies Baswedan) dan Capres 3 (Ganjar Pranowo) ada pengalaman kewilayahan pembangunan. Sementara Prabowo (Capres nomor 2 Prabowo subianto) di militer,” kata Suko saat dihubungi, kemarin.
Dengan latar belakang yang beragam, kemampuan serta pengalaman, Suko hanya bisa berharap debat perdana akan berlangsung dengan menarik dan berbobot, serta mampu mengembalikan kepercayan akan masa depan demokrasi.
“Yang bisa kita harapkan, agar debat ini memunculkan pikiran atau gagasan yang bisa dipahami rayat damn sekaligus bisa membangkitkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi ini. harapan secara umum,” tandas Suko.
Namun, untuk pasangan Ganjar-Mahfud, melalui Cawapres Mahfud MD, memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni di bidang hukum, yang tentunya akan banyak bertukar pikiran dengan Ganjar. “Dia (Mahfud) pernah di eksekutif, yudikatif dan legislatif,” tandas Suko.
Dari sejumlah catatan, Mahfud juga sangat getol dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus korupsi dikawalnya selama menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Tidak hanya Mahfud, komitmen Ganjar dalam pemberdayaan hukum juga telah dibuktikan dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Sepuluh tahun menjabat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membantu ribuan warga miskin menyelesaikan perkara di meja hukum. Ganjar memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dengan memberikan stimulan Rp2 juta per perkara, yakni 200 perkara yang ditangani tiap tahun. Program tersebut bekerjasama dengan 26 LBH di Jateng yang tersebar di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jateng.
Membangkitan Rasionalitas
Sementara itu, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai debat itu menjadi peluang untuk menjadikan pemilih lebih paham dimensi rasionalitas dalam nanti menentukan pilihan. Pasalnya, hasil survei Litbang Kompas mencerminkan kondisi masyarakat yang lebih berdasarkan emosional dalam menjatuhkan pilihan.
