Aulanews.id - Penembakan terhadap seorang pengunjuk rasa Turki-Amerika berusia 26 tahun di Tepi Barat yang diduduki telah memicu tuntutan baru agar Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban dari angkatan bersenjata Israel. Namun, para aktivis mengatakan bahwa keadilan bagi warga negara AS yang dibunuh oleh tentara Israel sudah lama sulit tercapai. Banyak yang menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden menerapkan standar ganda terhadap Israel dan militernya. Penembakan yang terjadi pada hari Jumat menyebabkan kematian Aysenur Ezgi Eygi, seorang warga negara AS dan Turki yang berusia 26 tahun. Dia sedang berpartisipasi dalam demonstrasi menentang pemukiman ilegal Israel di Gunung Sbeih di Beita, sebuah kota di selatan Nablus. Selama protes tersebut, saksi mata mengatakan bahwa seorang tentara Israel menembak kepala Ezgi Eygi, dan dia terjatuh di kebun zaitun. Dia kemudian meninggal karena luka-lukanya di Rumah Sakit Rafidia di Nablus. Anggota Kongres Amerika keturunan Palestina, Rashida Tlaib, merupakan salah satu pejabat AS pertama yang menanggapi pembunuhan tersebut. Dia meminta Menteri Luar Negeri Antony Blinken untuk “melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa”. Dilansir dari aljazeera.com pada hari sabtu (7/9/2024) Blinken sendiri ditanyai tentang pembunuhan itu pada konferensi pers yang diadakan kemudian. Seorang jurnalis mendesaknya mengenai bantuan militer yang terus diberikan AS kepada Israel. "Saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam, atas nama pemerintah Amerika Serikat, kepada keluarga Aysenur Ezgi Eygi," kata Blinken. "Kami sangat menyesali kehilangan yang tragis ini." Ia mengatakan bahwa pemerintahan Biden akan “mengumpulkan fakta” dan “menindaklanjutinya” sesuai kebutuhan. “Saya tidak memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada keselamatan dan perlindungan warga negara Amerika, di mana pun mereka berada,” tambah Blinken, menyampaikan pernyataan serupa dengan yang disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Israel, Jack Lew. Namun, para pendukung mempertanyakan komitmen pemerintah AS terhadap keselamatan warganya di luar negeri, khususnya di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka menunjuk pada serangkaian pembunuhan oleh pasukan Israel yang mereka klaim tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Washington. Contohnya, awal tahun ini, seorang polisi Israel yang sedang tidak bertugas dan seorang pemukim menembak mati warga negara AS berusia 17 tahun, Tawfiq Ajaq, di dekat desa leluhurnya, al-Mazraa ash-Sharqiya, di Tepi Barat. Investigasi atas kasus ini masih berlangsung. Pada tahun 2022, seorang penembak jitu Israel juga menembak warga negara AS dan jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, yang sedang meliput berita di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat. Militer Israel kemudian mengakui bahwa tentaranya menembakkan peluru yang mematikan tersebut, tetapi menganggap pembunuhan itu sebagai kecelakaan dan menolak untuk menghukum siapa pun yang terlibat. Sementara itu, Biro Investigasi Federal AS (FBI) membuka penyelidikan hampir dua tahun lalu, namun belum memberikan pembaruan atau resolusi apa pun. Pada tahun yang sama, warga Amerika keturunan Palestina berusia 78 tahun, Omar Assad, meninggal setelah ditahan oleh tentara Israel di sebuah pos pemeriksaan dekat rumahnya di Jiljilya. AS akhirnya menolak untuk memotong dana bagi unit tentara tersebut, meskipun ada catatan pelanggaran yang dilakukannya. Contoh lainnya terjadi lebih dari satu dekade lalu. Pada tahun 2010, remaja Furkan Dogan, warga negara AS dan Turki lainnya, tewas ketika pasukan komando Israel menaiki kapal yang mencoba mengirimkan bantuan ke Gaza. Dan pada tahun 2003, seorang tentara Israel yang mengendarai buldoser menabrak warga Washington, Rachel Corrie, hingga tewas saat ia memprotes penghancuran rumah-rumah Palestina. Dalam kasus penembakan hari Jumat, pemerintahan Biden mengindikasikan akan mengandalkan Israel untuk menyelidiki insiden tersebut. "Kami telah menghubungi pemerintah Israel untuk meminta informasi lebih lanjut dan meminta penyelidikan atas insiden tersebut," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Savett. Dia menambahkan bahwa pemerintahannya “sangat terganggu oleh kematian tragis tersebut”. Sementara itu, militer Israel mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pasukannya telah “merespons dengan tembakan ke arah provokator utama yang melakukan kekerasan dengan melemparkan batu ke arah pasukan, yang mengancam mereka”. Pihaknya mengatakan sedang menyelidiki laporan “bahwa seorang warga negara asing tewas akibat tembakan yang dilepaskan di daerah tersebut”. Israel merupakan salah satu sekutu terdekat AS di Timur Tengah, dan para kritikus khawatir hal itu telah menyebabkan keengganan untuk mengejar keadilan dalam kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh tentaranya. Pada hari Jumat, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menggarisbawahi penundaan panjang dalam mencari pertanggungjawaban. “Selama bertahun-tahun, organisasi Muslim Amerika dan Palestina-Amerika telah meminta Departemen Kehakiman (DOJ) dan Biro Investigasi Federal (FBI) untuk menangani kejahatan terhadap warga Palestina-Amerika yang dibunuh oleh pemerintah Israel dan aktor terkait,” tulis Robert McCaw, direktur urusan pemerintahan CAIR, dalam sebuah surat terbuka. AS adalah negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara pada tahun 1948 dan telah memelihara hubungan erat dengan pemerintah Israel sejak saat itu. Washington menyediakan bantuan militer sebesar $3,8 miliar kepada negara tersebut setiap tahun. Jumlah tersebut telah meningkat sejak perang Israel di Gaza meletus pada bulan Oktober, dengan pemerintahan Biden menjanjikan senjata dan dukungan tambahan. Perang ini dimulai dengan serangan terhadap Israel selatan oleh kelompok bersenjata Hamas. Sekitar 250 orang ditawan selama serangan tersebut, dan beberapa orang telah terbunuh di Gaza. Di antara mereka adalah Hersh Goldberg-Polin, warga negara AS berusia 23 tahun. Para pendukung pada hari Jumat mempertanyakan apakah pemerintahan Biden akan berjanji untuk mencari pertanggungjawaban yang sama dalam kasus Ezgi Eygi seperti yang telah dilakukannya dalam kasus Goldberg-Polin. “Wajar ada kemarahan dan kesedihan ketika seorang sandera Amerika terbunuh minggu lalu di Gaza,” tulis Yohan Lieberman, salah satu pendiri IfNotNow, sebuah organisasi advokasi Yahudi Amerika, di platform media sosial X. Namun, Lieberman bertanya-tanya apakah kemarahan yang sama akan terjadi setelah kematian Ezgi Eygi. “Apakah [Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris] akan mengakuinya?” tanyanya. Analis politik Omar Baddar juga merujuk pada pernyataan publik yang dibuat Biden setelah pembunuhan Goldberg-Polin. “Ingat: ketika Hersh Goldberg-Polin terbunuh, Biden berkata 'Para pemimpin Hamas akan membayar kejahatan ini.' Kita akan segera menyaksikan bukti lain tentang siapa yang dapat membunuh warga Amerika tanpa dihukum,” tulis Baddar. Biden belum menanggapi pembunuhan tersebut hingga Jumat sore. Beberapa advokat menggunakan media sosial untuk menuntut tindakan nyata dalam membawa pembunuh Ezgi Eygi ke pengadilan. “Buka penyelidikan FBI dan minta ekstradisi pembunuhnya,” tulis Michael Omer-Man, direktur penelitian di kelompok advokasi Democracy for the Arab World Now (DAWN) yang berbasis di Washington, DC. Sementara itu, CAIR meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki dan mengadili semua “pejabat, tentara, dan pemukim ilegal Israel” yang bertanggung jawab atas pembunuhan, tidak hanya Ezgi Eygi, tetapi juga warga Amerika lainnya seperti jurnalis Abu Akleh. Disebutkan bahwa departemen tersebut mengungkap tuduhan terorisme, konspirasi pembunuhan, dan penghindaran sanksi awal minggu ini terhadap para pemimpin Hamas. "Setelah Departemen Kehakiman menunjukkan kemampuan dan kemauannya untuk mengadili kejahatan Hamas terhadap warga Israel dan warga Amerika keturunan Israel di Timur Tengah, penting bagi Departemen Kehakiman untuk menerapkan ketegasan hukum yang sama dalam mengadili kejahatan yang dilakukan terhadap warga Amerika keturunan Palestina oleh tentara dan pemukim Israel," kata McCaw, direktur urusan pemerintahan CAIR. “DOJ harus bertindak cepat dan tegas untuk menegakkan keadilan bagi semua warga negara Amerika, terlepas dari latar belakang etnis mereka.” Omer-Man melangkah lebih jauh dengan menyerukan AS untuk mencari pertanggungjawaban atas semua pelanggaran hak asasi manusia, tidak peduli siapa yang menjadi korban. Ia mencatat seorang gadis Palestina berusia 13 tahun juga telah dibunuh oleh pasukan Israel di dekat Nablus dalam insiden terpisah pada hari Jumat. “Hanya sebagai pengingat, jangan menilai nilai sebuah nyawa atau kriminalitas dalam merenggut nyawa berdasarkan paspor yang dimiliki korban,” katanya. Sumber : Aljazeera
