Kondisi sosial ekonomi yang buruk Kondisi di Jalur Gaza sudah sangat buruk, yang merupakan salah satu tempat terpadat di dunia, dengan lebih dari dua juta warga Palestina terkurung di wilayah seluas 365 kilometer persegi, atau 141 mil persegi.
Mayoritas, 80 persen, bergantung pada bantuan internasional; dua pertiga penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, dan pengangguran mencapai 45 persen sebelum perang. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, listrik, dan sistem pembuangan limbah yang layak. Selain itu, sebagian besar kerusakan akibat operasi militer Israel sebelumnya masih belum diperbaiki.
Memulihkan kondisi sosio-ekonomi sebelum konflik akan memakan waktu puluhan tahun dan membutuhkan bantuan luar negeri yang besar, kata UNCTAD, seraya mencatat bahwa operasi militer yang sedang berlangsung telah membuat 85 persen penduduk Gaza mengungsi. Aktivitas ekonomi terhenti, kemiskinan dan pengangguran semakin parah.
Saat ini, hampir 80 persen angkatan kerja menganggur, sementara sekitar 37.379 bangunan – setara dengan 18 persen total bangunan di Gaza – telah rusak atau hancur.
“Jalur Gaza, yang separuh penduduknya adalah anak-anak, kini hampir tidak dapat dihuni karena masyarakatnya tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai, akses terhadap air, sanitasi, kesehatan atau pendidikan,” kata UNCTAD.
Putuskan siklusnya Badan PBB tersebut memperingatkan bahwa fase baru rehabilitasi ekonomi tidak bisa berarti kembalinya status quo sebelum konflik dan “lingkaran setan kehancuran dan rekonstruksi parsial” harus diputus.
“Kendala ekonomi di Gaza, yang berakar pada 56 tahun pendudukan dan 17 tahun blokade, memerlukan pemahaman menyeluruh dan strategi realistis untuk membuka potensi pertumbuhannya melalui langkah-langkah yang mencakup pemulihan Bandara Internasional Gaza (saat ini tidak dapat dioperasikan), membangun pelabuhan dan memungkinkan pemerintah Palestina untuk mengembangkan ladang gas alam yang ditemukan pada tahun 1990an di Laut Mediterania di lepas pantai Gaza untuk membantu membiayai rekonstruksi infrastruktur,” itu berkata.
