Aulanews.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung plus (GMNI, KAMMI, IMM, PII,PMII, GMKI dan LMND) melakukan unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Ternate, Kamis (26/10/2023).
Unjuk rasa gabungan organisasi nasional tersebut membawa tuntutan besar yakni, evaluasi empat tahun kegagalan Pemerintah Kota Ternate. Dalam rilis aksi, masa menilai Pemkot Ternate tidak menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan.
Pemkot juga dinilai tidak maksimal melaksanakan pembangunan di tiga pulau terluar, yaitu Pulau Hiri, Batang Dua dan Pulau Moti. Pemerintah juga dinilai tidak optimal mewujudkan visi misi menjadikan Ternate yang mandiri dan berkeadilan (Ternate Andalan) dalam visi pemkot sebagaimana yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026.
“Persolan pembangunan dalam program prioritas Pemkot Ternate sampai sejauh ini terbilang belum ada hasil apa-apa,” ungkap koordinator lapangan atau korlap, Bahtiar S Malawat.
Mereka juga berpendapat, 70 persen visi-misi Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman belum terealisasi, seperti penanganan sampah dan air bersih. “Jadi, Pemkot Ternate gagal membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan,” tegas dia.
Berikut tujuh tuntutan mahasiswa, selesaikan masalah sampah di Kota Ternate, selesaikan masalah air bersih, tuntaskan pembangunan di Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti, selesaikan masalah APBD, berikan keadilan terhadap korban penggusuran di Kelurahan Maliaro, Kalumpang dan Kalumata, usut tuntas oknum yang melakukan pungli dan segera bayar upah 300 tenaga kerja. “Tuntutan kami sebanyak 7 dan itu harus ditindaklanjuti oleh Wali Kota,” pungkasnya. (Ful)
