Aulanews.id – Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo meminta pemerintah desa memunculkan inovasi-inovasi untuk memajukan desanya.
“Semua kompetensi, pemahaman dari pemerintahan desa, harus berkolaborasi, bersinergi, kerja sama, semuanya harus diarahkan bagaimana desa bisa produktif,” kata La Ode dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan-nya saat menutup acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2023, Angkatan XI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/11).
Menurut dia, berbagai macam cara harus dilakukan untuk membuat desa maju, mandiri, dan sejahtera sebab saat ini banyak informasi dan teknologi baru yang bisa dikembangkan untuk menciptakan inovasi di desa.
Apalagi, kata dia, pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten juga mengurus desa. Dia pun berharap ada data desa yang lengkap kedepannya. “Yang melaporkan kondisi aktual,” ujar dia.
Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah menyampaikan bahwa dari 1.476 target pelatihan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, pelatihan terealisasi di 1.473 desa atau 99,79 persen.
Sementara itu, lanjut dia, dari 5.904 peserta yang ditargetkan, terealisasi 5.730 peserta yang mengikuti pelatihan atau 97,05 persen.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengajak aparatur desa untuk membuat kemajuan di desa-desa.
Hal ini dilakukan melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) agar desa menjadi sentra ekonomi dan tidak ditinggalkan oleh generasi mudanya. Adapun program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).
“Mari buat kemajuan. Program 4 hari ini jadi pemicu. Akan tetapi, selanjutnya terserah bapak dan ibu bagaimana dan ke arah mana kemajuan ini akan dibawa,” kata Eko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, transfer dana yang besar ke desa bisa untuk membuat kemajuan di desa. Kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu, dana desa ketika itu minim hanya Rp50 juta. Saat ini desa mendapatkan anggaran yang relatif cukup besar.
Selain itu, teknologi digital yang ada saat ini juga mempermudah para aparatur desa untuk mendapatkan berbagai informasi yang berguna guna mendorong kemajuan di desa masing-masing.