Aulanews.id – Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu telah selesai menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah 2 Leuwimunding Majalengka, Jawa Barat. Rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi salah satunya pemerintah harus lebih serius melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Yang juga tidak kalah penting adalah menjamin pula keselamatan para pendidik karena masih banyaknya kasus di daerah.
Wakil Ketua Umum Pergunu Ahmad Zuhri mengatakan kesejahteraan adalah hal penting bagi guru, dengan kesejahteraan yang memadai maka guru dalam mengajar lebih optimal. Kesejahteraan yang diinginkan para guru salah satunya mendapat perlindungan hukum. “Sekarang martabat para guru di depan murid hampir tidak ada lagi karena guru tidak dilindungi Undang-undang. Semestinya kan guru harus dilindungi Undang-undang namun yang terjadi di lapangan berbeda dari apa yang ditulis dalam kertas,” tutur Zuhri sebagaimana dilansir NU Online, Rabu (21/06/2023).
Secara Yuridis, UU Perlindungan Guru telah termuat dalam UU No 14 tahun 2005. Undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. “Undang-undang dosen dan guru sudah ada tapi turunannya ini yang belum misalkan menteri buat satu lembaga/badan atau negara membuat komisi perlindungan guru dan dosen artinya perlindungan profesinya. Kalau guru melakukan korupsi, zina, dan tindak kriminal harus di denda. Namun dalam konteks profesi ini sering disalahartikan,” tandasnya.
