“Setiap transfer senjata dan amunisi harus mematuhi kerangka hukum internasional yang berlaku, termasuk tentu saja resolusi Dewan Keamanan yang relevan dan rezim sanksi yang ditetapkannya,” katanya.
“Sebagaimana Sekretaris Jenderal telah nyatakan, hubungan apa pun yang dijalin suatu negara dengan (DPRK), termasuk (Rusia), harus sepenuhnya mematuhi sanksi Dewan Keamanan yang relevan,” kenangnya.
program nuklir DPRKLebih lanjut dalam pengarahannya, Ibu Nakamitsu mencatat bahwa DPRK melanjutkan program senjata nuklirnya dan pengembangan sarana pengirimannya, setelah “meningkatkan secara signifikan” peluncuran rudal balistik dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak 2022, DPRK telah melakukan lebih dari 100 peluncuran rudal balistik, termasuk rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat dan kendaraan peluncur ruang angkasa yang menggunakan teknologi rudal balistik.
Hal ini melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan, kata Nakamitsu.
Ia juga merujuk pada laporan dari pengawas nuklir, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), bahwa keluarnya air hangat dari sistem pendingin Reaktor Air Ringan di Yongbyon merupakan indikasi bahwa reaktor telah mencapai kekritisan.
“IAEA juga mengamati indikasi berlanjutnya pengoperasian fasilitas pengayaan sentrifugal yang dilaporkan di Yongbyon, dan perluasan fasilitas lain di Kompleks Kangson,” katanya.
Selain itu, meskipun tidak ada indikasi perubahan di Lokasi Uji Coba Nuklir di Punggye-ri baru-baru ini, lokasi tersebut tetap ditempati.
Pandangan luas tentang pertemuan Dewan Keamanan mengenai Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).
Aktivitas siber yang berbahayaIbu Nakamitsu juga menyatakan kekhawatirannya atas laporan aktivitas siber jahat yang dikaitkan dengan aktor yang berafiliasi dengan Pyongyang, dan mencatat bahwa aktivitas jahat terus berlanjut dengan menargetkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan mata uang kripto.
