Aulanews.id, Jenewa – PBB mengatakan pada hari Jumat (3/11/2023) bahwa kondisi di Tepi Barat “mengkhawatirkan”. Pasukan Israel semakin banyak menggunakan taktik dan senjata militer dalam operasi penegakan hukum di sana.
“Meski banyak perhatian tertuju pada serangan (Hamas) di Israel dan meningkatnya permusuhan di Gaza sejak 7 Oktober, situasi di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, mengkhawatirkan dan mendesak,” kata Liz Throssell, juru bicara Hamas untuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (3/11/2023) waktu setempat.
Dia mengatakan, setidaknya 132 warga Palestina termasuk 41 anak-anak telah terbunuh di Tepi Barat, 124 di antaranya dibunuh oleh pasukan Israel dan sekitar 8 oleh pemukim Israel, sejak kekerasan di sana meningkat setelah serangan Hamas terhadap Israel dari Gaza. 2 tentara Israel juga tewas.
Militer Israel telah melaporkan peningkatan tajam dalam operasi terhadap militan di Tepi Barat sejak serangan 7 Oktober, dengan menangkap sekitar 1.260 orang dan sekitar 760 orang di antaranya berafiliasi dengan Hamas.
Memburuknya kekerasan di Tepi Barat telah memicu kekhawatiran bahwa wilayah Palestina yang menjadi titik konflik bisa menjadi front ketiga dalam perang yang lebih luas, selain perbatasan utara Israel di mana bentrokan dengan pasukan Hizbullah Lebanon meningkat.
Meskipun Hamas dan kelompok militan Jihad Islam yang didukung Iran sebagian besar berbasis di Gaza, dalam beberapa tahun terakhir mereka juga memperluas kehadiran mereka di Tepi Barat, terutama di kota-kota yang bergejolak termasuk Jenin dan Nablus.
Throssell mengatakan bahwa pasukan Israel semakin banyak menggunakan taktik dan senjata militer dalam operasi penegakan hukum, sementara kekerasan pemukim terhadap penduduk Palestina, yang sudah mencapai rekor tertinggi, telah “meningkat secara dramatis”.
“Kami telah mendokumentasikan bahwa dalam banyak insiden ini, para pemukim didampingi oleh anggota pasukan Israel, atau para pemukim tersebut mengenakan seragam dan membawa senapan tentara,” katanya.
“Seiring dengan impunitas yang hampir total atas kekerasan pemukim, kami khawatir bahwa pemukim bersenjata bertindak atas persetujuan dan kolaborasi pasukan dan otoritas Israel.”
Ammar Al-Dwaik, Direktur Jenderal Komisi Independen Hak Asasi Manusia Palestina di Ramallah, pusat pemerintahan mandiri Palestina di Tepi Barat, mengatakan bahwa banyak orang takut untuk pergi jauh dari rumah mereka.
