OHCHR mengatakan wilayah udara yang kurang terpantau, garis pantai dan perbatasan yang berpori memungkinkan geng-geng untuk memperoleh senjata berkaliber tinggi, pesawat nirawak, kapal dan “persediaan peluru yang tampaknya tak ada habisnya”.
Turk mendesak masyarakat internasional untuk menerapkan embargo senjata global, larangan perjalanan, dan program pembekuan aset yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB.
Melonjaknya kekerasan tahun ini mendorong pengunduran diri perdana menteri Haiti yang tidak dipilih, pembentukan dewan presiden transisi, dan pengerahan pasukan multinasional yang didukung PBB dan dipimpin Kenya yang disebut Misi Dukungan Keamanan Multinasional (MSS).
Sekitar 10 negara telah menjanjikan lebih dari 3.100 tentara ke MSS, tetapi hanya 430 dari mereka yang telah dikerahkan sejauh ini, kata OHCHR.
Laporan tersebut diterbitkan beberapa hari sebelum mandat satu tahun MSS untuk mendukung Haiti berakhir, dengan Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada tanggal 30 September mengenai apakah akan memperbaruinya.
Haiti telah meminta PBB untuk mempertimbangkan mengubahnya menjadi misi penjaga perdamaian formal guna mengamankan dana dan kapasitas yang stabil.
Turk mengatakan jelas bahwa misi tersebut membutuhkan “peralatan dan personel yang memadai dan cukup untuk melawan geng kriminal secara efektif dan berkelanjutan, serta menghentikan penyebarannya lebih jauh dan mendatangkan malapetaka pada kehidupan masyarakat”.
Pada hari Rabu, Perdana Menteri Sementara Haiti, Garry Conille, meminta dukungan internasional di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.
