Aulanews.id – Terdapat 2,9 juta masyarakat Indonesia masih belum mengetahui huruf (buta huruf). Ada pun provinsi penyumbang buta aksara terbesar adalah Provinsi Papua yakni sekitar lebih dari 500 ribu penduduk.
Beberapa provinsi penyumbang buta aksara yakni Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (NTB) (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (NTT) (4,24 persen), dan Sulawesi Selatan (4,11 persen).
Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase dan jumlah penduduk buta aksara di Indonesia di tahun 2020 mencapai 1,71 persen atau sekitar 2.961.060 orang dari total penduduk.
Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan ketimbang tahun 2019, yakni sebanyak 1,78 persen atau sekitar 3.081.136 orang.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), yakni Jumeri menyatakan terdapat beberapa langkah strategis yang telah dilakukan Kemendikbud Ristek. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia. Yang ditargetkan mencapai angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.
Kemdikbud Ristek melakukan pemberantasan buta aksara dengan menggunakan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di kabupaten yang terpadat buta aksara, tutur Jumeri. Dirinya juga menilai bahwa sistem blok dalam penuntasan buta aksara ini dilihat cukup efektif untuk mengupayakan penurunan persentase buta aksara.
“Mengacu pada peta sebaran buta aksara tersebut, kami menetapkan kebijakan layanan program pendidikan keaksaraan,” kata Jumeri saat berbincang Pendidikan secara virtual, Sabtu (4/9/2021).
Tak hanya itu, bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemendikbud Ristek akan memberikan program-program keaksaraan dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta kearifan budaya lokal, contohnya program Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil.
“Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau yang tak terjangkau,” ungkap Jumeri.
Langkah ketiga yakni, Kemendikbud Ristek akan mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara serta pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat.
“Mekanismenya dengan melakukan sharing anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu kemitraan dengan perguruan tinggi, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikoordinasikan oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Diknas serta Dinas Pendidikan kabupaten dengan sasaran lembaga pendidikan nonformal dan organisasi mitra yang bergerak di bidang pendidikan seperti Aliansi Masyarakat Adat,” jelas Jumeri.
