Keluarga Suriah dan Lebanon, yang melarikan diri dari meningkatnya kekerasan di Lebanon tiba di Suriah.
Ketentuan tersebut diadopsi minggu lalu, hanya beberapa hari sebelum jatuhnya rezim Assad. Hal ini ternyata merupakan anugerah, karena tidak ada yang mengira hal ini akan terjadi di Suriah, dan organisasi kemanusiaan dapat beroperasi di sana tanpa takut disebut-sebut karena pelanggaran sanksi yang tidak disengaja.
UN News: Apakah masih banyak contoh lain dari upaya kemanusiaan ini? Misalnya, di Afghanistan, di mana penguasa de facto, Taliban, tidak diterima secara luas di tingkat internasional?
Kiho Cha: Benar, resolusi Dewan Keamanan PBB mengatur bentuk kerja sama kemanusiaan di Afghanistan. Dan hal ini juga terjadi di negara lain. Tentu saja, penegakan dan kepatuhan terhadap tindakan sanksi merupakan hal yang penting, namun kami juga ingin memastikan bahwa bantuan dikirimkan tepat waktu dan tanpa rasa takut terhadap organisasi kemanusiaan yang dianggap melakukan pelanggaran sanksi.
UN News: Apakah ada kesepakatan serupa yang memungkinkan terjadinya negosiasi internasional?
Kiho Cha: Ya, pada umumnya ada prosedur yang digunakan oleh pemohon, biasanya perorangan, untuk meminta pengecualian karena berbagai alasan. Misalnya, anggota Taliban yang mengatakan perlu melakukan perjalanan ke luar Afghanistan untuk mendapatkan fasilitas politik. Namun bisa juga karena alasan lain, misalnya kebutuhan medis. Pemohon juga dapat mengajukan pengecualian terhadap pembekuan aset.
Berita PBB: Apa yang diperlukan agar HTS bisa dihapus dari daftar dan tidak lagi dianggap sebagai organisasi teroris?
Kiho Cha: Negara Anggota perlu mengusulkan penghapusan pencatatan tersebut, dan usulan tersebut kemudian akan diajukan ke Komite Dewan Keamanan terkait.
Komite – yang terdiri dari perwakilan 15 negara yang membentuk Dewan Keamanan – kemudian perlu mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menyetujui proposal tersebut.
UN News: Apakah sejauh ini sudah ada usulan seperti itu?
Kiho Cha: Mungkin ada Negara-negara Anggota yang mendiskusikan kemungkinan usulan penghapusan pencatatan tersebut, namun permintaan tersebut belum dibuat secara resmi.
