Aulanews.id – Hasil dari seleksi kompetensi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru sudah diumumkan oleh pemerintah. Namun, terdapat dugaan manipulasi data yang terjadi di Kabupaten Blora.
Ketua Persatuan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/ PTT) non K-2 (Progata) Blora, Aries Eko Siswanto mengungkapkan, dugaan manipulasi data itu terjadi di dua sekolah di Kecamatan Jepon.
Sementara itu, sejumlah guru yang merasa dirugikan akibat manipulasi data tersebut, melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
“Pengaduan ada dari Jepon karena ada GTT yang membuat data yang tidak benar. Pengabdiannya kemarin tahun 2020 akhir, tapi dibuatkan nota tugas itu Februari 2019. Padahal untuk masuk dapodik (Data Pokok Peserta Didik) maksimal 12 Maret 2019,” ungkap Aries saat dirinya dihubungi pada Selasa (12/10/2021) kemarin.
Menurutnya, kepala sekolah serta pihak koordinator wilayah akan membuatkan nota tugas kepada oknum guru yang memanipulasi data tersebut.
“Padahal GTT baru tersebut tidak tiap hari masuk kerja. Itu yang disesali sama GTT lama,” katanya.
Dugaan kepada oknum guru yang melakukan manipulasi data ternyata anak dari seorang pengawas sekolah, jelas Aries.
“Kami juga menyayangkan yang kasusnya Jepon itu ternyata yang masuk itu anaknya dari pengawas di sana, padahal sudah tahu aturan untuk bisa masuk dapodik, tapi kok malah dimanfaatkan seperti ini,” katanya.
Aries juga mengungkapkan, salah satu oknum guru yang lain, malah mengundurkan diri menjadi guru seusai dirinya mengikuti ujian PPPK tahap pertama dan dinyatakan lolos.
“Untuk SD di Turirejo bahkan sudah mengundurkan diri di sekolah. Jadi setelah tes PPPK, September akhir karena merasa bersalah, akhirnya membuat surat mengundurkan diri di sekolah, dan sudah dikeluarkan dari dapodik. Tapi untuk proses PPPK kan masih berjalan, dan hasil PPPK dia lulus,” terang Aries.
Prilaku manipulasi data sangat merugikan para guru yang memang ingin lolos sebagai PPPK.
“Mereka merasa kecewa, persaingannya berat karena masih banyak teman-teman yang bersertifikat pendidik, afirmasinya auto lulus di kompetensi teknis,” ungkapnya.
“Semula sudah bisa bernapas lega karena punya imunitas di induknya masing-masing, karena ada GTT yang seperti ini, akhirnya hilang kesempatan,” lanjut Aries.
Sementara itu, Bupati Blora yakni Arief Rohman mengakui bahwa terdapat sejumlah guru yang mengadukan dugaan manipulasi data.
“Kita buka ruang untuk sanggah atau klarifikasi, kalau ditemukan ada pemalsuan itu ya akan kita evaluasi, jadi untuk yang menemukan bukti fakta di lapangan adanya manipulasi termasuk ijazah termasuk apa yang terkait PPPK kita ada massa sanggah, dan ada beberapa yang datang ke posko untuk melaporkan tentang hal ini,” ujar Arief Rohman.
