Aulanews.id – Bola liar reshuffle kabinet terus bergulir. Setelah PDIP mengkritik kinerja 2 ,eteri Nasdem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, kini giliran NasDem menanggapinya.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut kinerja dua menteri tersebut berjalan baik-baik saja. Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul misalnya, karena impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan. “Setahu saya sih tidak ada hal yang membuat permasalahan. Justru, impor beras ini di Komisi VI. Pertanyaannya, impor beras ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan atau karena faktor bisnis?” kata Ali kepada Tempo, Selasa (27/12/2022).
Padahal, kata Ali, hasil produksi beras surplus. Namun, ada rencana impor hingga 500 ribu ton hingga awal 2023. “Setahu saya kebutuhan beras cukup berlimpah, tapi kemudian ada impor 500 ribu ton. Ini jadi perdebatan,” ujarnya.
Di sisi lain, catatan terhadap Menteri Siti dari Komisi IV di antaranya ihwal kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kementerian LHK dinilai perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani hal tersebut.
Ali menjelaskan, usulan pembentukan panja ini merupakan hal normal. Dia menyebut dalam tiap rapat antara Komisi IV dengan Kementerian LHK semuanya baik-baik saja dan tidak ada perdebatan. “Ini dilakukan panja bersama untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang nakal. Menurut laporan dari anggota komisi saya ke DPP, kemarin masih adem-adem aja, semua baik-baik aja,” kata dia.
Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Di tengah isu reshuffle yang menyeruak, menteri dari Partai NasDem disebut-sebut sedang menjadi sasaran reshuffle. “Evaluasi itu dari Presiden. Apalagi kalau ada partai yang ingin meminta NasDem dikeluarkan, mengincar kursi yang diduduki NasDem, itu hal yang menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPR Komisi IV Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riezky Aprilia menyebut Menteri Syahrul dan Menteri Siti mengantongi banyak catatan evaluasi dari komisinya. Dia menjelaskan, catatan ini utamanya terhadap hal yang paling mendasar, seperti data dan target kebijakan yang dinilai jauh dari rasa keadilan di masyarakat. “Memang secara terbuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana tugas dan fungsi legislatif, kami melihat terlalu banyak yang memang menjadi catatan yang perlu dievaluasi,” kata Riezky.
