Riadi Ngasiran juga mengingatkan adanya Fatwa Jihad Kiai Hasyim Asy’ari (17 September 1945), yang ditujukan kepada masyarakat luas, terutama kaum santri dan umat Islam. Diperkuat dengan keputusan PBNU yang mengeluarkan ‘peringatan’ untuk pemerintah pada saat itu, yakni Resolusi Jihad NU di Surabaya (22 Oktober 1945).
“Kedua keputusan agama dan politik NU (Fatwa Jihad Kiai M Hasyim Asy’ari tanggal 17 September 1945 dan Resolusi Jihad NU tanggal 22 Oktober 1945) kemudian memperoleh dukungan besar dari organisasi keagamaan di Indonesia.
“Rakyat Muslimin Kebumen mengeluarkan mosi agar umat Islam bersungguh-sungguh mempertahankan Republik Indonesia. Pada tanggal 7-8 November 1945, Umat Islam Indonesia menyelenggarakan Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta. Muktamar Islam Indonesia menyerukan seluruh umat Islam Indonesia untuk memperkuat persiapan untuk berjihad fi Sabilillah”.
Menurut penulis Sejarah Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Bawah Tanah (2015) ini, PBNU pun mengeluarkan sebuah dukungan spiritual kepada para pejuang Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
“Resolusi Jihad NU tersebut mengatakan bahwa berperang melawan penjajah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah fardlu ’ain, dan mereka yang merusak persatuan rakyat harus dibinasakan.
Resolusi tersebut disampaikan kepada Presiden RI, Panglima tertinggi TRI, Markas Tinggi Hizbullah, Markas Tinggi Sabilillah, dan seluruh Rakyat Indonesia. Resolusi tersebut dikenal dengan Resolusi Jihad Purwokerto.
Kelahiran NU di Surabaya, yang merupakan kota metropolitan, terkandung spirit kosmopolitanisme bagi kaum santri. Dari sinilah, NU tak bisa dilepaskan dari Surabaya hingga kini dengan kehadiran lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang merupakan perwujudan konsep Mabadi Khairu Ummah yang digariskan para muasis (pendiri) NU. ***
