Aulanews.id, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir melantik 3 (tiga) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon I) di lingkungan Kementerian BUMN hari ini, Kamis (7/9/2023).
Ketiga Pejabat Tinggi Madya tersebut adalah Robertus Billitea sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Wahyu Setyawan selaku Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis, dan Andus Winarno sebagai Staf Ahli Bidang Industri.
Kegiatan ini dilakukan di Lantai 21 Kementerian BUMN dengan dipimpin langsung oleh Menteri BUMN dan dihadiri jajaran pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN serta sejumlah Direksi BUMN.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 122/TPA Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Dalam sambutannya, Menteri BUMN turut menyampaikan tugas yang akan diemban oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yaitu Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.
“RUU BUMN ini merupakan transformasi yang didorong sejak awal dalam mentransformasi BUMN,” ujar Menteri Erick.
RUU BUMN ini diharapkan dapat mengatur tata kelola penugasan pemerintah terhadap BUMN menjadi transparan dan tepat waktu.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Erick juga menyampaikan mengenai Peta Biru Kementerian BUMN Tahun 2024-2034 dimana terdapat empat fokus utama yaitu, Green Economy, Infrastruktur Berskala Internasional, Inovasi dan Digitalisasi, serta Perlindungan UMKM dan Ultra Mikro.
Erick berpesan kepada kedua Staf Ahli untuk mendefinisikan keempat fokus tersebut dalam Peta Biru Kementerian BUMN Tahun 2024-2034.
Menteri BUMN juga mengingatkan kepada seluruh insan Kementerian BUMN dan BUMN untuk memberikan yang terbaik kepada negara melalui dividen dan sebagai agent of change BUMN harus punya tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Insha Allah dengan niat yang baik dan kerja sama yang kuat kita pastikan BUMN sebagai benteng ekonomi nasional dapat tercapai dan BUMN juga harus menjadi perusahaan yang bisa bersaing secara global dalam era persaingan ekonomi global,” tutup Menteri Erick.
Robertus Billitea memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni dalam bidang hukum dan kepatuhan dengan menempati sejumlah posisi strategis di LPS dan BUMN. Pria kelahiran Flores Timur, 4 Agustus 1966 ini pernah menduduki posisi Direktur Utama di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada 2020 sampai dengan 14 Maret 2023 dan Direktur Eksekutif Hukum LPS pada 2012 hingga 2020.
