Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo hari Senin (30/12) siang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo hari Senin (30/12) siang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat.(foto:herry/kemenpora.go.id)
Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo hari Senin (30/12) siang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat.
Usai acara, Menpora Dito menyampaikan bahwa RPJMN ini untuk memastikan program prioritas yang diinginkan Presiden Prabowo berjalan dengan baik. “RPJMN ini untuk memastikan program prioritas dari pusat ke daerah, dan juga program prioritas bapak Presiden Prabowo bisa terlaksana dengan baik,” ujar Menpora Dito.
Acara Musrenbangnas dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ini dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo bicara soal paham ekonomi hingga urgensi perencanaan dalam sebuah bangsa. “Dalam hidup bernegara, ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada paham ekonomi. Ada paham yang sangat kuat di negara-negara barat tadinya, yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan, bahkan tidak boleh direncanakan mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang, bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar, pemerintah itu hanya sebagai regulator, hanya sebagai wasit,” ujarnya.
Menurut Presiden Prabowo, pendiri bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, tidak menganut paham tersebut. Pendiri bangsa Indonesia menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan.
“Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
