Aulanews.id – Pemberantasan korupsi pada tahun 2022 seperti berwajah suram. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia merosot 4 poin ke angka 34/100. Hal ini hendaknya menjadi keprihatinan berbagai kalangan, utamanya para penyelenggara negara.
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mengatakan, skor 0 menunjukkan suatu negara sangat korup sementara 100 bebas korupsi. Selain IPK yang merosot, peringkat Indonesia juga anjlok dari 96 ke posisi 110 dari 180 negara. “Sekarang kita berada di skor 34 (dari) 0-100 dan ranking 110,” kata Wawan dalam konferensi pers Peluncuran Corruption Perceptions Index 2022 di Jakarta Pusat, Selasa (31/01/2023).
Dari 11 negara di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi ketujuh, jauh tertinggal dari Singapura dengan skor 83, Malaysia 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, dan Thailand 36. Dalam menilai IKP atau corruption perceptions index (CPI), TII menggunakan 9 indikator. Indikator yakni Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Ratings, dan IMD World Competitiveness Yearbook. Kemudian, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Bertelsmann Foundation Transform Index, PERC Asia Risk Guide, World Justice Project-Rule of Law Index, serta Varieties of Democracy Project.
Wawan menuturkan, salah satu indikator yang mempengaruhi anjloknya IKP adalah turunnya poin pada indikator PRS. Indikator ini menilai tingkat korupsi politik mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi, dan militer menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Temuan TII, skor PRS turun 13 poin dari 48 menjadi 35 pada tahun ini. “Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.
