Aulanews.id – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengkritik langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sama sekali tidak bersikap soal pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa Jokowi seharusnya tak boleh memilih netral untuk menyikapi persoalan ini.
“Justru paduka yang mulia Jokowi harus mengurusi sengkarut yang ada pada pemecatan 57 pegawai KPK ini. Presiden tak bisa bicara ‘apa-apa jangan presiden’ dan jadi netral,” kata Boyamin Kamis (16/9).
Boyamin menilai sudah sepatutnya Jokowi untuk mengambil alih polemik ini. Sebab beliau memiliki status sebagai kepala negara dan pemerintahan RI.
Ia menilai seharusnya Jokowi mengatakan dan bersikap apa yang terbaik bagi KPK. Bila yang terbaik dipecat, kata dia, Jokowi harus sampaikan ke publik mendukung pimpinan KPK untuk memecat 57 pegawai tersebut.
“Kalau harus jadi ASN ya jadi ASN. Kalau menurut saya harus jadi ASN. Karena ini harus gak bisa merugikan,” ucap dia.
Selain itu, Boyamin juga menyinggung pernyataan Jokowi agar TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai. Pernyataan itu, kata dia, seharusnya menjadi dasar Jokowi nntik menindaklanjuti di tengah polemik pemecatan saat ini.
“Saya mohon kepada paduka yang mulia pak Jokowi untuk ambil tanggung jawab dan beban ini. Karena ini tanggung jawab pak presiden. Karena baik buruknya KPK dari sini,” ucap dia.
KPK resmi memecat 57 dari 75 pegawai yang gagal TWK untuk menjadi ASN terhitung sejak 30 September 2021 mendatang. Pemberhentian itu lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021. Dalam SK tersebut puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021.
