Aulanews.id – Berjudul ‘Sistem Penahanan Pemerintah Suriah sebagai Alat Penindasan dengan Kekerasan’, laporan dari Mekanisme Internasional, Imparsial, dan Independen PBB (IIIM) mengacu pada lebih dari 300 wawancara saksi, bukti forensik medis, dan dokumentasi Pemerintah Suriah sendiri. Laporan ini mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang meluas termasuk kekerasan seksual dan penghilangan paksa.
“Laporan kami mengungkap kenyataan mengerikan dalam sistem penahanan Pemerintah Suriah,” kata Ketua IIM Robert Petit. “Catatan wawancara mantan tahanan, dikuatkan oleh bukti medis forensik, mengungkapkan tingkat keparahan kerugian mental dan fisik yang sengaja ditimbulkan”.
Pola kekerasanMantan tahanan menggambarkan kekerasan fisik dan psikologis yang parah, termasuk pemukulan, posisi stres dan kekerasan seksual. Investigasi tersebut mendokumentasikan kondisi tidak manusiawi yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang berlebihan, kekurangan makanan dan air, kurangnya kebersihan dan penolakan terhadap perawatan medis.
Investigasi menyoroti trauma berkelanjutan yang dihadapi oleh keluarga korban.
“Ribuan keluarga menanggung dampak psikologis karena tidak mengetahui di mana orang yang mereka cintai beradakata Tuan Petit.
“Ini adalah penyiksaan psikologis yang tak terbayangkan, namun Pemerintah Suriah terus melakukannya sengaja menyembunyikan dan menutup-nutupi informasi”tambahnya.
Jalan ke depanDidirikan pada tahun 2016 oleh Majelis Umum PBB, IIM berupaya mengumpulkan dan menyimpan bukti untuk proses akuntabilitas di masa depan, meskipun IIM tidak dapat melakukan persidangan. Laporan tersebut mencakup peta interaktif fasilitas penahanan dan telah dirilis dalam format yang telah disunting untuk melindungi para saksi.
Meskipun mencari kerja sama dengan Suriah, IIM tidak menerima tanggapan apa pun, namun terus melakukan upaya penjangkauan ke negara-negara yang memiliki bukti relevan, yang menunjukkan komitmennya terhadap keadilan yang tidak memihak.
Mr Petit menekankan pentingnya laporan ini: “Kami mempublikasikan Laporan Penahanan dan tersedia secara luas, untuk berkontribusi pada upaya keadilan dan akuntabilitas yang sedang berlangsungtidak hanya untuk pelanggaran di masa lalu tetapi juga pelanggaran yang masih berlanjut hingga hari ini”.
