Masalah kembali memuncak ketika Shell terkesan mempersulit upaya pemerintah melalui Pertamina untuk masuk dan mengambil 35% hak partisipasi milik Shell, karena tidak adanya upaya nyata dalam urusan PJBG tersebut. Bahkan hal ini memicu kekesalan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Akibat lambatnya berbagai proses dalam pengembangan atau pengambilalihan hak partisipasi, hingga saat ini Blok Masela masih dalam keadaan belum digarap. Jelas saja, hal ini dapat menjadi salah satu risiko kerugian negara sebab kesepakatan telah ditandatangani.
Pengambilalihan proyek akan terjadi pada 2024 mendatang, dan pemerintah menyatakan siap menghadapi tuntutan yang mungkin dilayangkan oleh pihak Shell. Pemerintah yakin posisinya cukup kuat untuk urusan ini, karena inti dari kesepakatan yang dibuat memberikan posisi menguntungkan pada konteks tersebut.
