Aulanews.id, Makassar – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengkritik keras kinerja PT Wijaya Karya (WIKA) karena untuk ketiga kalinya melakukan addendum yang berujung pada pengunduran target penyelesaian proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin menjadi Desember 2024.
Menurutnya, beberapa BUMN, termasuk PT WIKA, kalau ada kesulitan, hampir dipenuhi permintaan untuk mendapatkan PMN (Penyertaan Modal Negara). Oleh karena, Komisi V, berharap bahwa dengan adanya penugasan-penugasan dari Pemerintah, maka tiap proyek konstruksi dapat dilaksanakan.
“Karena equity-nya pasti terbatas, apalagi mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang begitu besar. Modal sendirinya pasti tidak bisa. Oleh karena itu, wajar juga sebenarnya meminta PMN. Tetapi kalau diberikan PMN, harusnya kan perusahaannya lebih maju dong. Kan dibantu oleh pemerintah. Nah, itu yang tidak terbukti,” kata Hamka pada Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja Komisi V di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, (6/12/2023).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai, salah satu faktor yang menjadikan banyaknya proyek yang digarap PT WIKA terjadi keterlambatan target penyelesaian adalah terlalu banyaknya proyek negara yang dibebankan kepada PT WIKA. Sehingga membuat kerja dari PT WIKA menjadi tidak fokus.
Salah satu faktor yang menyebabkan banyak molornya proyeknya pengerjaan yang dilakukan PT WIKA adalah karena BUMN Konstruksi itu tidak fokus menangani suatu bidang. Mulai dari SPAM, gedung, jalan, dan sebagainya. Sehingga, hal ini berdampak pada performa perusahaan.
“Setahu saya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Bahkan ada (proyek pengerjaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), ada jalan, ada gedung. Ini kan BUMN ini mau mengarah ke mana sih sebenarnya? Nah oleh karena itu yang ingin saya katakan, kapan bandara (Sultan Hasanuddin) itu selesai? Kalau anggarannya tetap ada dari Angkasa Pura itu kan tidak ada masalah berarti pemborongnya atau mitra kerjanya yang tidak mampu menyelesaikan,” tegasnya.
