3 Siapa yang akan membayar semua ini?Pendanaan telah lama menjadi isu pelik dalam negosiasi iklim internasional. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa negara-negara kaya harus berkontribusi lebih banyak terhadap proyek dan inisiatif yang akan memungkinkan mereka untuk beralih dari bahan bakar fosil, dan menggerakkan perekonomian mereka dengan sumber energi yang ramah lingkungan. Tantangan dari negara-negara kaya adalah negara-negara dengan pertumbuhan pesat seperti Tiongkok, yang kini menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, juga harus ikut menanggung dampaknya.
Aktivis memprotes bahan bakar fosil pada COP29 di Baku, Azerbaijan.
Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, sebuah terobosan dibuat, dengan diadopsinya perjanjian untuk melipatgandakan jumlah pendanaan iklim yang dibayarkan kepada negara-negara berkembang, menjadi $300 miliar per tahun, pada tahun 2035. Kesepakatan ini merupakan sebuah langkah maju yang pasti, namun jumlah totalnya jauh lebih kecil dari jumlah $1,3 triliun yang menurut para ahli iklim dibutuhkan negara-negara tersebut untuk beradaptasi terhadap krisis ini.
Harapkan lebih banyak kemajuan yang akan dicapai dalam hal pembiayaan pada tahun 2025, pada pertemuan puncak di Spanyol pada akhir Juni. Konferensi Pembiayaan untuk Pembangunan hanya diadakan setiap 10 tahun sekali, dan edisi tahun depan dianggap sebagai peluang untuk melakukan perubahan radikal terhadap arsitektur keuangan internasional. Keprihatinan terhadap lingkungan hidup dan iklim akan diangkat, dan solusi-solusi potensial seperti perpajakan ramah lingkungan, penetapan harga karbon dan subsidi akan dibahas.
4 Menetapkan hukumKetika perhatian Mahkamah Internasional beralih ke perubahan iklim pada bulan Desember, hal ini dipuji sebagai momen penting sehubungan dengan kewajiban hukum negara berdasarkan hukum internasional.
© UNDP/Silke von Brockhausen
Vanuatu sering mengalami cuaca ekstrem yang merusak, seperti topan, yang diperburuk oleh perubahan iklim.
Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Pasifik yang sangat rentan terhadap krisis ini, meminta pengadilan untuk memberikan posisi sebagai penasihat, guna memperjelas kewajiban negara terkait perubahan iklim, dan memberikan masukan bagi proses peradilan di masa depan.
Selama periode dua minggu, 96 negara dan 11 organisasi regional mengambil bagian dalam dengar pendapat publik di hadapan Mahkamah, termasuk Vanuatu dan sekelompok negara kepulauan Pasifik lainnya, serta negara-negara dengan perekonomian besar termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat.
