Aulanews.id – Partai Berkarya menggugat KPU ke PTUN Jakarta Timur terkait proses Pemilu 2024. Partai Berkarya meminta surat KPU berupa berita acara mengenai penetapan parpol peserta Pemilu 2024 untuk dibatalkan.
Terkait hal itu, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan keputusan yang diterbitkan oleh KPU terkait penetapan parpol telah sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya, tidak ada alasan bagi KPU untuk membatalkannya. “Tentunya KPU akan mempertahankan keputusan yang telah diterbitkan karena sudah sesuai aturan yang berlaku,” ujar Idham kepada wartawan, Selasa (10/1/2023).
Idham mengatakan setiap calon peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan sengketa kepada Bawaslu dan PTUN. Meski begitu, Idham mengatakan KPU menghormati gugatan tersebut. “Sengketa proses pemilu terkait penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 518 dan 519 Tahun 2022 adalah hak parpol calon peserta pemilu yang dijamin oleh UU Pemilu,” katanya.
Lebih lanjut, Idham menuturkan KPU tetap akan melanjutkan tahapan pemilu 2024. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda tahapan pemilu. “Sengketa proses tidak menjadi alasan untuk menunda penyelenggaraan tahapan pemilu. Tahapan pemilu harus tetap jalan,” jelas Idham.
Sebelumnya, Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah menilai KPU tak profesional dalam proses pendaftaran Parpol. Fauzan berpendapat KPU melampaui kewenangan dengan ikut dalam konflik internal partai, sehingga tidak meloloskan partainya sebagai peserta Pemilu 2024. “KPU tidak professional terhadap pendaftaran Partai Berkarya. Kami kaget dengan jawaban gugatan dari KPU yang menyatakan dengan jelas apa yang kami tanya-tanya selama ini, ternyata memang ada unsur melampaui kewenangan dan ikut serta dalam masalah internal Partai, ” kata Fauzan Rachmansyah, dalam keterangan, Jumat (6/1/2023).
