Menurut Zumrotun Nafisah, Ketua Kopri PKC PMII Jawa Timur, langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) serta menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Timur.
Zumrotun Nafisah menegaskan bahwa agenda ini bermula dari kehawatiran Kopri dalam melihat kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, yang mana KemenPPPA mencatat 19.729 korban kekerasan perempuan sepanjang 2024, dengan 4.011 kasus di antaranya dilakukan oleh pasangan, baik suami maupun pacar.
Icha, panggilan akrab Ketua KOPRI PMII Jatim itu juga menjelaskan data korban kekerasan yang terjadi di Jatim sebagaumana rilis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK).
“Pada tahun 2024, di Jawa Timur korban kekerasan seksual berjumlah 1.650 dan dispensasi perkawinan anak mencapai angka 6.624,” ujarnya.
Icha mengungkapkan bahwa isu kekerasan perempuan dan perkawinan anak harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
“Kami berupaya meminimalisir angka kekerasan perempuan dan perkawinan anak di Jawa Timur melalui sinergi antar stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum. Dan audiensi DPRD ini adalah salah satu langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.
Menurut Icha, sinergitas lintas sektor diperlukan untuk membangun ketahanan keluarga yang harmonis sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
“Audiensi ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat tentang dampak kekerasan dalam pacaran dan perkawinan anak. Setelah ini, kami akan menggerlar Training of Trainer kepada Kopri se Jawa Timur,” tambahnya.
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Timur, Muhammad Musyafak Rouf, dan didampingi Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih.
Musyafak Rouf menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif KOPRI PMII Jatim, ia siap berkomitmen mendukung Langkah KOPRI dalam memperkuat ketahanan keluarga.
“Kami menyambut baik langkah KOPRI dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak. DPRD Jatim siap mendukung berbagai program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat ketahanan keluarga,” paparnya.
Musyafak menambahkan, sinergi seperti ini tidak hanya penting untuk menekan angka kekerasan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia.
“Sinergitas ini bukan hanya penting untuk menekan seminimimal mungkin angka kekerasan Perempuan, melainkan juga untuk memperbaiki kualitas SDM di Jawa Timur,” tambahnya.
