“Kasus terkini terjadi pada beberapa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster berisikan kritik kepada Presiden Joko Widodo saat Presiden berada di Solo,” jelas Fatia.
Menurut Fatia, rentetan peristiwa tindakan pembatasan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang ekspresi kritik terhadap masyarakat.
Deret tindakan upaya pembungkaman itu, kata Fatia, menunjukkan adanya eskalasi pembatasan kebebasan berekspresi yang terjadi baik di dunia nyata maupun digital terus meningkat.
Fatia menilai fenomena ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah mempersilakan masyarakat untuk melayangkan kritik terhadap pemerintah. Sementara, di sisi lain, pemerintah tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik oleh masyarakat.
Pada Februari 2021, Presiden Joko Widodo sempat meminta untuk masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
KontraS mendesak agar Presiden Jokowi menjamin semua bentuk ruang dan ekspresi warganya. Jokowi juga diminta agar memberikan arahan yang tegas terhadap aparat negara.
“Untuk tidak mudah membungkam segala bentuk ekspresi warga negara,” tutur Fatia.
Selain itu, KontraS juga meminta agar Kapolri menginstruksikan kepada bawahannya agar tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam merespon kebebasan berekspresi masyarakat.
“Pendekatan keamanan, seperti penangkapan sewenang-wenang, kritik berujung UU ITE, pembungkaman, dan lain-lain justru akan semakin mencederai upaya penyampaian kritik yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pada pemerintahan,” tegas Fatia.
