Aulanews,id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menganggap pemerintahan di era Presiden Joko Widodo masih anti terhadap kritik. Hal tersebut terlihat dari jumlah kasus upaya pembungkaman atau pembatasan kebebasan berekspresi sepanjang tahun 2021.
KontraS mencatat setidaknya ada 26 kasus upaya pembungkaman sejak Januari-September 2021. Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS mengungkapkan tindakan pembatasan berekspresi tersebut dilakukan tanpa parameter yang terukur.
“Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh warganya,” ujar Fatia dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (15/9).
Fatia mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun KontraS, upaya pembungkaman tersebut meliputi penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, hingga penangkapan beberapa orang yang telah membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo.
Kata Fatia, sepanjang Juli-Agustus, pihaknya mencatat terdapat 13 kasus persekusi terhadap seniman mural. Dari 13 kasus itu, 11 di antaranya merupakan penghapusan mural di berbagai daerah, 1 persekusi pembuat konten mural di Tangerang, dan 1 tindakan perburuan pelaku dokumentasi mural.
“Berujung korban didatangi oleh pihak kepolisian,” kata Fatia.
Selain itu, KontraS juga mencatat 13 kasus penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dari 13 kasus itu, 8 di antaranya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 2 penangkapan isu kinerja institusi, 1 isu soal Papua, 1 isu soal kritik isntitusi, dan 3 isu mengenai kinerja pejabat.
